Sadar atau tidak, dari tahun ke tahun Kota Kupang terus mengalami defisit air. Untuk tahun 2016 ini defisit air semakin menjadi-jadi. Kondisi seperti ini harus dicari jalan keluarnya. Apa saja?
MORAL-POLITIK.COM : “Sebenarnya rencana pembangunan Bendungan Kolhua itu berdasarkan kebutuhan masyarakat Kota Kupang untuk pemenuhan air baku. Kondisi saat ini sangat dibutuhkan kurang lebih 500 liter air perdetik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi air bagi 500 ribu lebih penduduk Kota Kupang. Namun ketersediaan air yang ada saat ini cuma mampu memunuhi 20 persen kebutuhan, bahkan jumlah sebenarnya dibawa 20 persen,” ungkap Anggota DPRD Kota Kupang asal Partai Nasdem, Nicky Uly di Kantor DPRD Kota Kupang, Senin (21/11/2016) pagi.
Minimnya ketersediaan air, tambahnya, diakibatkan oleh kekeringan dan musim panas berkepanjangan, dan adanya penyedotan air baku di dalam tanah melalui sumur bor sehingga terjadi penyusustan air pada air tanah.
“Melihat kondisi seperti ini, Kota Kupang sangat membutuhkan sebuah bendungan dengan kapasitas yang besar untuk pemenuhan air bagi masyarakat Kota Kupang,” tegasnya.
Ia menyatakan, kalau Bendungan Kolhua jadi dibangun, produksi air yang dihasilkan sekitar 150 liter perdetik. Dengan produksi sebanyak itu, maka lebih dari setengah kebutuhan air masyarakat Kota Kupang bisa terpenuhi.
Ketika disinggung soal polemik lahan Kolhua yang disinyalir sudah dipolitisir oleh sejumlah elite politik untuk kepentingan politik tertentu, Nicky mengaku, sebenarnya sikap skeptis masyarakat Kolhua yang enggan melepas lahan mereka untuk pembangunan Bendungan Kolhua, bukan karena kepentingan politik, atau sudah dipolitisir oleh elite politik. Keengganan masyarakat, mungkin disebabkan pendekatan dari pemerintah Kota Kupang yang kurang intensif. Dirinya yakin kalau pendekatan dilakukan lebih intensif dengan menawarkan keuntungan bagi masyarakat pemilik lahan, diyakininya masyarakat mau melepaskan lahannya.
“Misalnya begini, pemerintah harus menwarkan sesuatu yang lebih baik untuk masyarakat Kolhua. Kalau mereka pemilik sawah, maka harus diganti dengan sawah. Pemerintah juga harus menyiapkan pengairan yang bagus untuk sawah pengganti. Selain itu pemerintah juga harus menyiapkan perumahan bagi mereka yang harus kehilangan rumah. Jika semua itu bisa dipenuhi pemerintah, saya yakin masyarakat mau melepaskan lahannya untuk pembangunan bendungan. Kalau dipolitisir saya kira tidak, tetap harus ada sikap responsif dari pemerintah soal ganti rugi, atau lebih layak disebut ganti untuk bagi masyarakat Kolhua,” yakinnya.
Nicky juga menghimbau kepada masyarakat Kolhua agar dapat lebih terbuka mengeluarkan unek-uneknya soal ganti rugi dan sebagainya. Masyarakat Kolhua harus melihat bahwa pembangunan Bendungan Kolhua bukan untuk kepentingan pemimpin tertentu, atau kepentingan proyek semata. Keberadaan Bendungan Kolhua sangat dibutuhkan masyarakat Kota Kupang untuk pemenuhan air baku bagi masyarakat.
Kalau Bendungan Kolhua tidak jadi dibangun maka masyarakat Kota Kupang akan mengalami kekurangan air.
“Di seluruh Indonesia, khususnya ibukota provinsi, hanya Kota Kupang yang distribusi air tidak terus menerus selama 24 jam. Sedangkan ibukota provinsi lainnya air sudah mengalir 24 jam. Saya berharap masyarakat Kolhua mau memahami kesulitan yang ada dan merelakan lahan untuk dibangunn bendungan. Pemerintah juga harus bisa melakukan negosiasi yang baik agar masyarakat luluh, tanpa ada paksaan untuk menyerahkan lahanya. Intinya sama-sama enak,” pungkas mantan Ketua FKPPI NTT ini.
sumber:
Komentar
Posting Komentar