POS KUPANG.COM, WAIKABUBAK -Komisi C DPRD Sumba
Barat, meminta pemerintahselektif memberi pekerjaan kepada setiap
kontraktor yang mengerjakan proyek di Sumba Barat.
Hal itu karena berdasarkan pengalaman banyak kontraktor bermasalah
dalam mengerjakan proyek pada tahun anggaran 2016, dimana banyak
pekerjaan tidak tuntas. Aksi pinjam bendera perusahaan untuk mengerjakan
suatu proyek masih saja terjadi.
Demikian disampaikan anggota Komisi C, Kedu Wawo, Felix Oscar, Lukas
Lebu Gallu, S.H dan Toda Lero Sairo, S.H dalam rapat komisi yang
dipimpin Ketua Komisi C, Amir Hamzah S.Sos bersama mitra Kepala Dinas PU
Sumba Barat, Ir.Agustinus Bora.
Dalam pandangan Komisi C, pemerintah harus mengontrol kinerja
konsultan pengawas guna memastikan apakah benar konsultan pengawas
tersebut turun ke lapangan mengawasi kegiatan di lapangan.
Jangan sampai konsultan pengawas tersebut malas melaksanakan tugas di
lapangan dan hanya membuat laporan kegiatan yang baik saja.
Karena itu dewan meminta pemerintah harus mengawasi pula kinerja
konsultan pengawas, termasuk konsultan perencana. Konsultan perencana
harus turun lapangan sebelum melakukan perencanaan agar hasil
perencanaan benar-benar sesuai kondisi riil lapangan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat, Ir.Agustinus Bora, mengatakan hal tersebut akan menjadi perhatian pemerintah.
Pemerintah telah mengambil tindakan tegas dengan memblacklist rekanan
bermasalah dalam mengerjakan proyek pemerintah pada tahun anggaran 2016
lalu. Sekitar 10 rekanan telah diblacklist, karena bermasalah dalam
pekerjaan proyek pada tahun anggaran 2016 silam.
Hal itu sebagai bentuk komitmen pemerintah menegakkan aturan di
daerah ini demi menyelamatkan anggaran pembangunan di Tanah Manda Elu
Pada Eweta.
sumber:
Komentar
Posting Komentar