- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
KUPANG, TIMEX-Sampai dengan Jumat (5/5), sebanyak 89 paket proyek telah diteken di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang NTT. Dinas PUTR NTT menargetkan dalam bulan Mei ini semua paket proyek sebanyak 110 paket diteken.
Jumat (5/5) dilakukan penandatanganan 35 paket-paket strategis di lingkungan Dinas PUTR sebanyak 35 paket. Nilainya Rp 83.405.477.000. Rinciannya, Bidang Bina Marga sebanyak 26 paket strategis dengan nilai Rp 68.664.316.000. Dan bidang pembangunan sumber daya air dan irigasi sebanyak 9 paket strategis dengan nilai Rp 9.747.161.000.
Kepala Dinas PUTR NTT, Andre Koreh pada kesempatan itu menjelaskan, tahun ini Dinas PUTR NTT mendapat paket proyek sebanyak 110. Andre menjelaskan, sebelumnya pada 25 April 2017 sudah ditandatangani sebanyak 54 paket dengan nilai kontrak Rp 136.005.882.000. “Sehingga sudah sebanyak 89 paket proyek dengan nilai Rp 214.427.359.000 ditandatangani. Sisanya sebanyak 21 paket akan ditandatangani dalam bulan ini juga,” kata Andre di hadapan para kontraktor dan pejabat lainnya.
54 paket yang sebelumnya ditandatangani itu terdiri dari Bidang Bina Marga sejumlah 25 paket strategis dengan nilai total Rp 116.307.981.400. Selain itu Bidang Pembangunan SDA&I sejumlah 12 paket strategis dengan nilai total Rp 16.235.599.000. Dan Bidang OP SDA&I sejumlah 17 paket non strategis dengan nilai total Rp 3.362.302.000.
Dengan demikian, secara total hingga 5 Mei 2017, Bidang Bina Marga sudah meneken 51 paket strategis dengan nilai total Rp 184.972.297.400. Bidang Pembangunan SDA&I sebanyak 21 paket strategis dengan nilai total Rp 25.992.760.000. Dan Bidang OP SDA&I sebanyak 17 paket non strategis dengan nilai total Rp 3.362.302.000.
Pada kesempatan itu Andre mengingatkan perusahaan yang mengerjakan paket pekerjaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Pasalnya, pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut dilakukan oleh semua pihak. Terutama oleh penegak hukum. “Jangan sampai kita kerjakan selama lima bulan penuh dan yakin tidak ada masalah tetapi ketika ada pemeriksa yang datang periksa hanya dua jam langsung menemukan ada yang salah atau kurang dari pekerjaan itu,” kata Andre mengingatkan.
Andre juga mengingatkan mengenai ketentuan Inpres Nomor 1 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. “Inpres ini menyatakan, jika ada indikasi dugaan melanggar hukum maka lebih dahulu harus diserahkan kepada administrasi pemerintahan. Bukan langsung ke penegak hukum. Jika ada temuan baru dilakukan audit,” jelas Andre.
Andre kembali mengingatkan lima aspek jasa konstruksi yang perlu dipedomani. Pertama adalah manfaat. “Supaya setiap rupiah yang dikeluarkan negara bermanfaat,” ujar Andre. Kedua adalah aspek kualitas. Supaya berkualitas, kata Andre, harus ada prosedur dan tata cara yang benar dan rencana yang berkualitas. “Jangan sampai lebih lama mengerjakan daripada memakainya,” katanya. Ketiga adalah kuantias atau volume. “Ini saya harus sampaikan berulang-ulang, bertahun-tahun. Ini yang selalu terjadi berulang-ulang. Kita kerja ini selama lima bulan, diawasi banyak orang, diperiksa oleh banyak orang pula. Tapi jadi ironis saat pemeriksa datang dia periksa dua jam ditemukan salah,” kata Andre.
Aspek keempat adalah administrasi. Andre mengingatkan jangan abaikan administrasi. “Pasal kontrak jelas saat penandatanganan. Sering sibuk kerja fisik tidak perhatikan laporan. Biasa akhir pekerjaan baru buat laporan,” kata Andre mengingatkan. Aspek kelima yang tidak kalah penting, kata Andre, adalah efisiensi. “Ambilah keuntungan dari efisiensi. Jangan ambil untung dari kualitas apalagi kuantitas,” pesan Andre.
Sementara itu Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Paulus Tanggela pada kesempatan itu memberi apresiasi kepada perusahaan penyedia jasa konstruksi yang memperoleh pekerjaan. “Larena saya minta teman-teman untuk mengutamakan profesionalisme. Karena itu menjadi bagian dari tanggung jawab kita,” pesan Paulus.
Paulus secara khusus mengingatkan pelaksana pekerjaan untuk tidak terlena dengan dihilangkannya soal kegagalan konstruksi sesuai UU Jasa Konstruksi yang baru. “Yang saya ingatkan adalah dengan dihilangkannya kegagalan konstruksi terkadang merasa nyaman sehingga kurang kontrol. Ini perlu saya ingatkan sehingga tidak ada yang abaikan mutu pekerjaan,” kata Paulus.
sumber:
Komentar
Posting Komentar