Wawancara Ekslusif Dengan Kadis Andreas Soal Ruas Jalan Provinsi…

MORAL POLITIK : Bukan hanya warga Kota Kupang yang berharap pembangunan Jalan Provinsi dikerjakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Semua warga di 21 Kabupaten lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berharap yang sama. Terutama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang.

Bagaimana sikap Gubernur NTT Frans Lebu Raya perihal persoalan ini? Melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Provinsi NTT Andreas W. Koreh, dirinya menjawab semua pertanyaan yang diajukan di hadapan puluhan staf dan sejumlah mitra kerjanya, di Kantor Dinas PU-PR NTT, Kantor Gubernur NTT Pertama, Jl. Basuki Rahmad, Kota Kupang, Jumat (1/9/2017) pukul 11.30 WITA.

Berikut ini petikan wawancara dan jawabannya.

Tema sentral paling menarik untuk melihat kurang perdulinya Gubernur NTT adalah pembangunan infrastruktur Jalan Provinsi di Kota Kupang yang menurut pendapat sejumlah oknum DPRD Kota Kupang masih jauh dari harapan, karena Kota Kupang mendapat alokasi pembangunan Jalan Provinsi yang sedikit menyebabkan masih banyak Jalan Provinsi yang rusak berat dan rusak ringan. Bagaimana Anda menjawab gugatan ini?

Saya cukup ikuti komentar-komentar itu semua di media online. Saya hanya menarik napas dan berujar bahwa panjang jalan Provinsi NTT sesuai Surat Keputusan (SK) Gubernur NTT terakhir tahun 2007 ruas Jalan Provinsi hanya 1.700 kilometer (km). Setelah dilakukan survei dan pencermatan yang mendalam, ternyata Jalan Provinsi kita berkembang menjadi 2.800 km.

Sudahkah SK Gubernur tentang Jalan Provinsi di revisi?

Kita sementara ini melakukan revisi SK Gubenur NTT untuk penyesuaian panjang ruas Jalan Provinsi dari 1.700 km menjadi 2.800 km.

Dibutuhkan berapa tahun baru ruas Jalan Provinsi tersebut bisa dikerjakan sesuai dengan harapan masyarakat dan DPRD se Provinsi NTT?

Ini yang harus kita ungkapkan sejujur-jujurnya bahwa hingga dunia kiamat pun jalan dimaksud belum bisa dikerjakan semuanya. Sebab fakta kondisi jalan itu dinamis. Habis di bangun beberapa tahun kemudia rusak. Tentu kami tidak bisa kembali untuk memerbaiki jalan yang rusak itu. Kami harus berpindah ke jalan lain yang belum dikerjakan agar tampak keadilan sosial bagi seluruh warga NTT

Setiap tahun Anda mendapat alokasi anggaran berapa untuk membangun Jalan Provinsi?

Alokasi anggaran yang diberikan kepada Dinas PU-PR Provinsi NTT jauh dari harapan kami. Kita hanya bisa bangun Jalan Provinsi sepanjang 50 sampai dengan 60 km.

Memang ada perubahan-perubahan daerah yang baru berdasarkan fungsi jalan. Memeliharanya juga tidak hampir satu persen, jadi jangan heran jika ada yang mengatakan bahwa Jalan Provinsi tidak di bangun semuanya untuk memerlancar arus pengangkutan orang dan barang.

Dengan fakta tersebut apakah Anda merasakan ada pembangunan ruas Jalan Provinsi?

Harus diakui siapa saja akan mengatakan tidak merasakan adanya pembangunan Jalan Provinsi jika hanya 1 persen dari total 2.800 km, sehingga kebijakan kami tiap kabupaten mendapat porsi 1 km, ada yang 1,5 km, dan ada juga yang 2 km. Kalau 22 Kabupaten/Kota kita kerjakan masing-masing 2 km, berarti totalnya sudah 44 km.

Selain itu juga, kami tahu ada banyak permintaan pembangunan Jalan Provinsi oleh Anggota DPRD Kota Kupang. Kami pahami itu, tapi tak bisa serta merta begitu saja, semuanya harus melalui proses.

Mengapa masih ada ruas jalan di Kota Kupang yang di kerjakan tak sama lebarnya dan itu menjadi pertanyaan paling gencar oleh oknum DPRD Kota Kupang?

Soal jalan di Oebufu, di Oebobo semuanya sudah dikerjakan mulus, ada juga yang sementara di kerjakan. Semestinya mereka tahu tahapannya, tahu juga kemampuan daerah dari pendapatan asli daerah yang hanya Rp. 300 hingga Rp. 400 miliar, lalu APBD kita cuma hanya Rp. 3 Triliu. Itupun sudah bergabung dengan Dana BOS dan lain-lainnya, sehingga bagaimana mungkin kita bisa mengatasi persoalan-persoalan lainnya?

Sesungguhnya Anda butuh berapa dana untuk menyelesaikan semua jalan Provinsi sesuai dengan harapan masyarakat dan DPRD Kabupaten/Kota se NTT?

Kita butuh Rp. 4 triliun per tahun untuk menyelesaikan semuanya. Kalau hanya dapat Rp. 300 atau Rp. 400 miliar, tentu tidak bisa mengakomodir semua harapan.

Melihat fenomena tersebut, bagaimana strategi yang Anda tetapkan?

Sudah tentu yang kami lakukan adalah mengatur prioritasnya. Dari uang yang sedikit itu, mana yang lebih prioritas. Misalnya jalan di Kota Kupang atau jalan di Kota Maumere, atau juga di Labuhan Bajo. Sebab semua merasa penting untuk di bangun Jalan Provinsi.

Bagaimana dengan perhatian terhadap Kota Kupang atau Kota Flamboyan itu?

Kota Kupang sebagai Ibukota Provinsi sudah kami berikan perhatian yang cukup, jadi jangan pernah katakan kami tidak pernah perduli.

Adakah pesan yang disampaikan kepada DPRD Kota Kupang, misalnya?

DPRD Kota Kupang kalau mau komentar tanyai kenapa Jalan Frans Seda itu ada yang lebar dan ada yang sempit? ‘Kan DPRD itu wakil rakyat. Persoalannya sekarang rakyat Kota Kupang yang belum mau kasih tanahnya untuk di bangun jalan. Coba lihat juga jalan di depan Bank NTT itu sekarang jadinya “Jalan Frans Seda kedua”, tapi kita tetap bangun. Mestinya difasilitasi oleh DPRD Kota Kupang sebagai wakil rakyat Kota Kupang.

Sumber:

http://www.moral-politik.com/2017/09/wawancara-ekslusif-dengan-kadis-andreas-soal-ruas-jalan-provinsi/3/