Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT menargetkan pendapatan dari PAD tahun anggaran 2017 sebesar Rp 1 triliun. Namun, hingga akhir Oktober realisasinya baru 74 persen atau setara Rp 743 miliar.
Angka ini disebutkan dalam Pengantar Nota Keuangan atas RAPBD Provinsi NTT tahun anggaran 2018 yang dibacakan Wakil Gubernur NTT, Benny Litelnoni dalam sidang paripurna DPRD NTT, Senin (23/10). Pada kesempatan itu, Benny menjelaskan, sesuai target APBD NTT tahun anggaran 2017, yakni sebesar Rp 4,72 triliun, hingga Oktober yang direalisasikan sebesar Rp 3,32 triliun atau 70,40 persen.
Dari angka tersebut, realisasi PAD sebesar Rp 743 miliar dari target Rp 1 triliun. Selanjutnya, realisasi dana perimbangan sebesar Rp 2,57 triliun dari target Rp 3,70 triliun (69 persen). Kemudian, untuk belanja daerah, targetnya sebesar Rp 4,66 triliun, namun hingga Oktober 2017, realisasinya baru Rp 2,9 triliun (63,39 persen). Dari angka ini, belanja tidak langsung direalisasikan Rp 2,11 triliun atau 70 persen dari rencana Rp 3,11 triliun. Sedangkan untuk belanja langsung realisasi Rp 845 miliar dari rencana Rp 1,65 triliun atau baru 51 persen.
Pemprov NTT pun mengakui lambat dalam realisasi belanja. Pada kesempatan itu, Wagub Benny Litelnoni mengatakan Pemprov akan memperbaiki kinerja untuk mempercepat pencapaian target. “Pemerintah optimis di akhir tahun anggaran 2017 realisasi anggaran dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan,” kata Benny.
Sementara itu, untuk RAPBD tahun anggaran 2018, Pemprov mengajukan Rp 4,77 triliun. Angka ini naik 2,6 persen dari APBD tahun 2017. Kenaikan angka APBD ini sangat kecil. Bahkan, khusus PAD, hanya ditarget Rp 1,04 triliun. Targetnya sangat kecil jika dibanding dengan target tahun 2017 yakni Rp 1 triliun. Artinya kenaikan PAD ditargetkan hanya Rp 40 miliar.
Untuk diketahui, dari total RAPBD 2018 sebesar Rp 4,77 triliun, Pemprov mengalokasikan belanja mencapai Rp 4,86 triliun. Belanja ini naik 9,1 persen dari tahun 2017 yakni Rp 4,66 triliun. Dari total belanja tersebut, untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 3,24 triliun sedangkan belanja langsung sebesar Rp 1,61 triliun.
Pada kesempatan itu, Beny Litelnoni juga memaparkan soal grafik kenaikan PAD Provinsi NTT dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 lalu, total PAD sebesar Rp 435 miliar, tahun 2013 sebesar Rp 476 miliar, tahun 2014 Rp 743 miliar, tahun 2015 Rp 872 miliar, tahun 2016 Rp 1,003 triliun dan tahun 2017 sebesar Rp 1,004 triliun.
Untuk tahun 2018 nanti ditargetkan APBD mendapai Rp 4,77 triliun. Berdasarkan perencanaan ini, yang paling banyak adalah dana perimbangan, yakni 77 persen. Sedangkan pendapatan dari PAD hanya 22 persen. Kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah hanya 1 persen.
Demikian juga untuk PAD. Paling banyak pendapatan dari sektor pajak yakni 77,26 persen. Kemudian lain-lain pendapatan asli daerah sebesar 13,57 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 6,89 persen dan retribusi daerah hanya 2,28 persen.
Sementara terkait komposisi belanja daerah pada tahun 2018 dari total anggaran Rp 4,86 triliun, yakni belanja tidak langsung sebesar 66,84 persen dan belanja langsung 33,16 persen.
Sumber:
Komentar
Posting Komentar