Belum dibangunnya Bendungan Kolhua, akibat penolakan dari warga pemilik lahan, sangat dibutuhkan peran aktif dari Pemerintah Kota Kupang.
Peran aktif pemerintah yang diharapkan berupa pendekatan dengan warga Kolhua.
Kepala Balai Sungai Wilayah II Nusa Tenggara Agus Sosiawan mengatakan, meskipun Bendungan Kolhua telah dimasukan dalam salah satu Proyek Strategi Nasional (PSN) yang telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, namun untuk masalah pembebasan lahan di bebankan kepada masing-masing pemerintah daerah, sehingga lokus pembangunan Bendungan Kolhua berada di wilayah Kota Kupang, maka menyangkut persoalan lahan, diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kota Kupang.
“Saya mengharapkan pemerintahan sekarang, yang di pimpin Walikota Kupang Jefri Riwu Kore dan Hermanus Man, bisa melakukan pendekatan dengan warga Kolhua agar mau melepas lahannya untuk di bangun bendungan,” katanya.
Kalau Bendungan Kolhua jadi di bangun, tambahnya, maka kesulitan air di Kota Kupang bisa teratasi.
“Jika Bendungan Kolhua di Kupang bisa dibangun, bakal menghasilkan sumber air dengan debit 150 liter per detik. Jumlah itu bisa melayani 15 ribu pelanggan,” tambahnya lagi.
Selain itu keberadaan Bendungan Kolhua bisa dijadikan solusi untuk meningkatkan kapasitas air tanah, untuk irigasi lahan pertanian di wilayah Kecamatan Maulafa, karena keberadaan bendungan itu bisa menampung jutaan kubik air.
Sumber:
Komentar
Posting Komentar