- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
 |
| RAPAT. Rapat persiapan pembangunan lima segmen tahun anggaran 2018 di Aula Garuda lantai II Balai Kota Kupang, Kamis (9/11), dipimpin Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore.
Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore siap menata infrastruktur perkotaan menjadi lebih baik. Namun, menurutnya, anggaran masih menjadi persoalan. Pemkot tidak mempunyai cukup anggaran untuk menata infrastruktur. Oleh karena itu, dibutuhkan bantuan dari Pemprov NTT maupun dari pemerintah pusat.
Ia mencontohkan dalam rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL), Pemkot ingin membangun lima segmen di jalan utama di Kota Kupang. Termasuk membuat taman di eks Restoran Teluk Kupang.
Disebutkan, satu segmen di jalan utama membutuhkan biaya Rp 20 miliar Rp 30 miliar. Belum termasuk pembangunan taman lainnya. “Memang biaya sangat berat untuk kami, karena selama ini pembiayaan lebih banyak infrastruktur jalan. Jadi kami minta ke Jakarta agar bisa membantu memenuhi kebutuhan infrastruktur jalan di kota sebesar Rp 100 miliar, namun hanya diberikan Rp 50 miliar, sehingga kami harus ambil dari DAU sekitar 25 persen untuk infrastruktur,” kata Jeriko.
Oleh karena itu, ia pemerintah Provinsi NTT bisa membantu agar bersama-sama pemerintah Kota Kupang menata kota ini lebih baik. “Dari lima segmen ini, tentunya tidak dapat terselesaikan secara kesuluruhan, sehingga dibutuhkan kerja sama antara pemerintah provinsi dan kota,” pintanya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Kupang dari Fraksi Golkar, Telendmark Daud, memberi apresiasi atas niat Pemkot untuk menata infrastruktur Kota Kupang. Namun yang menjadi persoalan adalah kemampuan keuangan daerah. “Kami sangat mendukung niat baik pak wali kota dalam menata kota ini, namun tentunya tidak semua harus dibebankan kepada APBD, karena masih ada persoalan yang menjadi prioritas untuk diberikan perhatian, seperti pendidikan dan kesehatan serta masih banyak lagi,” katanya.
Ia menambahkan, dana sebesar Rp 30 miliar sampai Rp 40 miliar untuk pembuatan taman merupakan anggaran yang sangat besar. “Dewan setuju tetapi bagaimana solusi agar tidak membebani APBD,” ungkapnya.
Sumber:
|
Komentar
Posting Komentar