 |
| BERSALAMAN - Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan, bersalaman dengan CEO Tidal BV, Mr. Erick Van Hjiden, disaksikan Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, dan Kadis PUPR NTT, Ir. Andre W Koreh, MT, seusai memaparkan hasil survei tentang potensi Jembatan Palmerah, di Jakarta, 20 September 2017. Mengundang investor merupakan salah satu trobosan mengatasi terbatasnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur di NTT. |
Alokasi anggaran untuk pembangunan jalan dan infrastruktur lain yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi NTT dalam dua tahun terakhir cenderung menurun. Anggaran yang pada tahun 2014 mencapai Rp 400-an miliar kini menurun hingga hanya Rp 200-an miliar. Di sisi lain tuntutan masyarakat akan tersedianya infrastruktur yang baik sangat tinggi.
"Saya sering mendapat surat dari masyarakat. Ada yang minta bangun jalan, jembatan, jaringan irigasi, embung, air minum, bahkan jalan lingkungan. Tapi terpaksa kita hanya tampung. Kita tidak berdaya memenuhi semua permintaan tersebut karena anggaran yang dialokasikan setiap tahun hanya sekitar 10 persen dari kebutuhan. Bahkan dua tahun terakhir ini terus berkurang," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTT, Ir. Andre W Koreh, MT, Senin (27/11/2017).
Sebenarnya, tuntutan masyarakat yang besar itu sejalan dengan cita-cita Pemprov NTT untuk membangun infrastruktur yang banyak. Itu terlihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian dijabarkan oleh Dinas PU NTT sebagai OPD yang bertanggungjawab terhadap pembangunan infrastruktur melalui Rencana Strategis (Renstra) tahunan yang jika dinilai mencapai Rp 4 triliunan per tahun.
Namun Dinas PU NTT sebagai lembaga yang menangani pembangunan infrastruktur ibarat disuruh berperang dengan senjata yang sangat minim. Input berupa anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur tidak sesuai kebutuhan. Malah terus menurun. Alasannya klasik yakni dana kurang atau terbatas.
Berdasarkan data evaluasi kinerja capaian RPJMD dan Renstra TA 2017 yang diolah Pos Kupang terlihat jelas pembangunan berbagai infrastruktur di Dinas PU NTT selama empat tahun terakhir semuanya tidak mencapai target RPJMD dan Renstra. Misalnya, pembangunan embung kecil untuk pemenuhan kebutuhan air baku. Sesuai RPJMD tahun 2014 dibangun 130 embung, yang dijabarkan dalam Renstra 38 embung. Namun pagu anggaran yang dialokasikan untuk belanja sesuai KUA-PPAS hanya untuk 10 buah embung. Bahkan dalam tahun 2015 dan 2016 lebih parah lagi. Walaupun target yang dijabarkan dalam Renstra masing-masing 38 dan 40 buah embung, namun pagu dana yang dialokasikan untuk belanja masing-masing hanya untuk empat embung.
Kondisi sama terjadi pada jalan provinsi. Sesuai target RPJMD yang kemudian dijabarkan setara dalam Renstra oleh Dinas PU NTT, dalam kurun waktu empat tahun (2014-2017) dibangun 1.426,3 km jalan provinsi. Namun dalam kurun waktu empat tahun tersebut dana yang dialokasikan Sesuai KUA-PPAS hanya untuk membangun 187.57 Km jalan. Penyediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai kewenangan, juga bernasib sama. Sesuai target RPJMD dalam kurun waktu 2014-2017 dibangun 22.800 Ha, namun yang terealisasi hingga tahun 2017 hanya 4.949 Ha.
Bahkan yang lebih parah pada program pembinaan tata ruang wilayah Provinsi NTT. Sesuai target RPJMD sejak tahun 2014-2017 program pembinaan setiap tahun masing-masing 6 persen, dan target yang dijabarkan dalam Renstra setiap tahun masing-masing 8 persen. Tapi faktanya, dalam tiga tahun capaiannya 0 persen. Kecuali tahun 2017 realisasinya 1,52 persen. Dana pemeliharaan jalan provinsi yang dialokasikan setiap tahun hanya Rp 2,5 miliar untuk jalan sepanjang 2.650 km. "Mau apa dana sekecil itu? Potong rumput saja tidak cukup," kata Andre. (kas)
TREND ALOKASI BELANJA LANGSUNG BIDANG KE-PU-AN SESUAI KUA-PPAS
2015 Rp 439,43 miliar
2016 Rp 381,82 miliar
2017 Rp 344,71 miliar
2018 Rp 295,52 miliar
Sumber:
Komentar
Posting Komentar