Agar bisa keluar dari masalah khususnya berkaitan dengan kesenjangan infrastruktur yang menjadi kewenangan provinsi, tak bisa hanya mengharapkan DAU dan DAK. Karena dana bagi hasil dalam bentuk DAU sangat kecil. Untuk mendapatkan DAU hitungannya berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah. Karena menggunakan hitungan itu NTT mendapatkan dana kecil. Sementara pola DAK juga tidak menentu dan fluktuatif, sebentar naik dan sebentar turun.
Untuk mengatasi persoalan tersebut memerlukan lompatan kebijakan atau langkah terobosan. Andre mengatakan, salah satu terobosan atau solusi yang ditawarkan mengatasi persoalan kesenjangan infrastruktur tersebut ialah dengan melakukan pinjaman.
Ia mencontohkan pagu anggaran di dinas yang dipimpinnya dari DAU setiap tahun Rp 200 miliar. Anggaran tersebut sudah pasti. Jika dana yang dibutuhkan untuk menuntaskan semua persoalan jalan misalnya mencapai Rp 2 triliun, maka perlu melakukan pinjaman Rp 2 triliun. Dana tersebut dikembalikan dengan cara mencicil dalam jangka waktu tertentu menggunakan DAU yang sudah pasti ada.
"Setiap tahun memang kita mencicil, tapi kita sudah menggunakan jalan tersebut. Contoh lain bila kita kredit rumah seharga Rp 150 juta. Untuk mendapatkan rumah tidak harus lunas dulu Rp 150 juta. Tapi begitu bayar uang muka, kita langsung tempati rumahnya. Artinya, walaupun kita tetap mencicil dari gaji kita tapi kita sudah mendapatkan barangnya (rumah)," katanya memberi contoh.
Dikatakannya, jika mengharapkan DAU Rp 200 miliar setiap tahun, sampai kapan pun masalah infrastruktur jalan provinsi tidak akan selesai. Apalagi pembangunan jalan tersebut menggunakan pendekatan pemeratan. Sebab, pengalokasian anggaran pembangunan jalan itu kesepakatan pemerintah dan Dewan. DPRD yang memiliki hak budget tentu mengharapkan dapilnya mendapatkan alokasi anggaran walaupun jumlahnya sedikit. Jika kebijakan anggaran hanya terkonsentrasi untuk menangani masalah jalan pada salah satu kabupaten maka DPRD dari kabupaten lainnya tentu akan ribut. "Ini yang jadi soal," kata Andre.
Menurut Andre, hal terpenting setelah mendapatkan dana pinjaman tersebut agar pengaturan belanjanya benar-benar dilakukan secara baik. Artinya, uang yang berasal dari pinjaman tersebut benar-benar dibelanjakan sesuai kebutuhan masyarakat bukan sesuai keinginan karena anggota Dewan memiliki kepentingan di dapilnya.
"Saya perlu tegaskan ini karena ada proyek yang fisiknya ada, uangnya habis belanja, tapi dari segi manfaatnya untuk masyarakat sangat kecil bahkan tidak ada karena belanja sesuai keinginan, bukan sesuai kebutuhan," tegas Andre.
Sumber:
Komentar
Posting Komentar