Seharusnya Pajak Kendaraan Bermotor Biayai Infrastruktur Jalan Daerah

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTT, Ir. Andre W Koreh, MT, mengatakan, saat ini PAD Provinsi NTT mengalami kenaikan. Salah satu penyumbang terbesar naiknya PAD adalah pajak kendaraan bermotor.

Logikanya, kalau PAD naik karena penyumbang terbesar dari pajak kendaraan bermotor, seharusnya dana tersebut dikembalikan untuk membiayai infrastruktur jalan di daerah seiring terus bertambahnya jumlah kendaraan. Karena yang menggunakan jalan itu adalah kendaraan. Tidak ada kendaraan yang tidak menggunakan jalan.

"Dulu waktu PAD belum naik anggaran untuk infrastruktur lumayan besar. Tapi ketika PAD naik, malah anggaran untuk infrastruktur menurun. Bagaimana saya bisa mengatasi masalah jalan kalau cuma dikasih anggaran untuk jalan Rp 300 miliar, padahal panjang jalan provinsi terus bertambah. Begitu juga untuk embung dan lainnya. Bagaimana bisa membangun 100 embung kalau uang yang tersedia hanya untuk 20 embung," kata Andre.

Jika pagu anggaran untuk infrastruktur terus seperti ini bagaimana NTT bisa keluar dari masalah? Di sisi lain tuntutan masyarakat akan infrastruktur makin tinggi. "Itu yang saya alami sebagai kepala dinas. Kalau punya uang cukup pasti yang masyarakat minta akan kita layani. Tapi karena uang kita sedikit, maka saya harus membuat skala prioritas," katanya.

Sumber:

http://kupang.tribunnews.com/2017/12/04/seharusnya-pajak-kendaraan-bermotor-biayai-infrastruktur-jalan-daerah