Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Andreas William Koreh (Andre) beberkan jumlah paket pekerjaan dan anggarannya.
“Untuk tahun 2018 ini, ada sebanyak 126 paket pekerjaan yang ditangani Dinas PUPR, dengan besaran anggaran Rp. 282 miliar lebih. Jumlah dana tersebut sudah termasuk gavungan APBD, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK),” kata Andre kepada para kontraktor di gedung PUPR provinsi NTT, Kantor Gubernur NTT Pertama, Jl. Basuki Racmat No. 1, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Kamis (31/1/2018) Pukul 10.40 WITA.
Andrew mengaku, untuk tahun 2018, terjadi penurunan anggaran pembiyaan belanja langsung di dinas yang dipimpinnya itu melalui APBD I, karena APBD NTT banyak tersedot untuk penyelenggaran Pilkada Gubernur NTT. Selain itu, DAK juga mengalami penurunan yang cukup besar.
“DAK kita cuma Rp 24 miliar untuk jalan, kemudian ada sekitar Rp 8 miliar untuk irigasi. Apalagi tahun ini ada momentum pilkada sehingga APBD kita terserap ke sana,” katanya.
Dengan keterbatasan dana, kata dia, pihaknya bekerja lebih efektif, dan untuk proses penandatangan pekerjaan proyek, telah dilakukan pada tanggal 31 Januari lalu.
Menurutnya, maksud dari penandatangan kontralk lebih awal, agar para penyedia jasa tidak lagi mengajukan perpanjangan waktu pekerjaan, kecuali ada kejadian luar biasa (Force major), atau kebijakan moneter yang luar biasa sehingga mengganggu pembiayaan pekerjaan.
Tahun ini, tambahnya, kita menandatangani kontrak lebih awal dari tahun lalu kita tandatangani kontrak itu 12 Maret, sedangkan tabun ini kita tandatangan kontrak 31 Januari.
“Artinya, kita menandatangani kontrak lebih awal, tidak ada alasan dari penyedia jasa untuk mengajukan permohonan perpanjangan waktu, kecuali ada force major. Force major itu artinya sesuatu yang terjadi di luar kemampuan penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaan, misalnya bencana alam yang luar biasa, ada kebijakan moneter yang luar biasa, yang mengganggu kemampuan kontraktor yang membiayai pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya,” tegas mantan Ketua KNPI NTT ini.
Oleh karena itu Andre menegaskan untuk pekerjaan tahun ini tidak ada perpanjangan waktu. Selain itu, soal kualitas pekerjaan tetap menjadi perhatian.
“Lima aspek jasa kontruksi yang menjadi pedoman kita untuk kerja di dunia jasa kontruksi adalah manfaat, kualitasnya, kuantitasnya, administrasinya harus benar, dan yang terakhir itu adalah efisiensi,” pungkas doa.
Sumber:
Komentar
Posting Komentar