Bukan rahasia lagi apabila dunia usaha atau sektor informal mengidam-idamkan keuntungan atas prestasi yang ditorehkannya.
Berpijak pada hal tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Andre Koreh mengingatkan kepada para kontraktor agar jangan berusaha mendapatkan keuntungan dengan mengurangi kualitas sebuah bangunan infrastruktur.
“Saya tegaskan kepada para kontraktor, jangan berusaha mendapatkan keuntungan dengan kurangi kualitas atau kuantitas sebuah bangunan infrastruktur. Bekerjalah dengan tenang dan profesional, karena kita semua berjanji kepada negara untuk mengabdi dengan jujur,” kata Andre kepada para kontraktor di gedung PUPR provinsi NTT di ruang rapat kantor Dinas PUPR Provinsi NTT, Kantor Gubernur NTT Pertama, Jl. Basuki Racmat No. 1, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Kamis (31/1/2018) Pukul 10.40 WITA.
Sebagai seorang kepala dinas sekaligus pengguna anggaran, dirinya berharap kepada para kontraktor yang telah melakukan penandatangan kontrak kerja sama, supaya bisa memberikan yang terbaik kepada negara.
“Profesionalitas kerja tidak hanya di ukur dari seberapa tinggi nilai uang yang yang kita dapatkan. Dalam membangun sebuah infrastruktur, selalu dipakai perhitungan-perhitungan teknik, bukan perhitungan ekonomis,” katanya.
Dirinya memberi contoh. Seorang kontraktor bekerja selama dua bulan. Ketika pemerintah atau tim turun melakukan evaluasi, ditemukan kerusakan-kerusakan yang terjadi sebelum masanya.
“Kita memahami bahwa semua barang pasti rusak. Tapi sebuah infrastruktur yang terlalu cepat rusak, akan merusakkan juga nama sekaligus dunia profesi yang kita geluti. Kalau perhitungan anggaran yang tersedia sewaktu dipakai bisa menghasilkan sebuah infrastruktur yang berkualitas, pakailah sesuai aturan. Jangan kemudian ditemukan kesalahan-kesalahan hanya karena perhitungan ekonomi untuk mendapatkan sedikit keuntungan. Yang rusak kemudian adalah nama dan profesionalitas kerja yang telah kita bangun,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya perhatian terhadap aspek administrasi. Ini sangat erat kaitannya dengan kepercayaan dari pihak pertama.
“Terkait laporan harian, mingguan, dan bulanan, haruslah dijalankan betul-betul. Setiap perubahan harus ada laporan. Jika dalam daftar dianggarkan membeli 50 bahan, namun hanya dibeli 40 bahan, maka itu harus ada argumentasi secara teknis. Tidak boleh argumentasi secara ekonomis,” terangnya.
Aspek administrasi ini juga, menurut Andre, sangat berperan bahkan sebelum seorang kontraktor turun melakukan pengerjaan sebuah proyek.
“Sebelum memulai pekerjaan, dokumen sangat penting untuk disiapkan. Karena, jika nanti pemerintah atau tim turun melakukan evaluasi, mereka hanya bisa mengakui kontraktor-kontraktor yang administrasinya sudah lengkap,” jelasnya.
Kalaupun nanti, setelah dilakukan pengecekan terhadap proyek, dan ada pihak yang belum selesai secara administratif, pihak kontraktor bisa memasukkan datanya dari awal.
“Tapi, biasanya tim tidak mengakui hal itu. Mereka hanya mengakui kontraktor yang sedari awal memiliki kelengkapan secara administrasi,” pungkas Andre.
Sumber:
Komentar
Posting Komentar