 |
| ilustrasi |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kupang menyampaikan laporan hasil proses pelaksanaan program kegiatan 2018 ke DPRD Kota Kupang.
Laporan hasil disampaikan Sekretaris Dinas PUPR Devi Loak pada kunjungan Komisi III DPRD Kota Kupang ke Dinas PUPR, Kamis (24/5).
Devi Loak sampaikan, semua pelaksanaan program kegiatan tahun 2018 yang ditangani oleh Dinas PUPR pada empat bidang, yakni Bidang Cipta Karya, Bina Marga dan Pengairan serta Penataan Ruang, sudah diproses baik perencanaan hingga pelelangan dan persiapan pelaksanaan pekerjaannya.
Dikatakan, dari semua program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR untuk pekerjaan jalan, jembatan, pengairan dan penataan ruang, sebagian sudah dikerjakan dan sisanya masih dalam tahap proses.
Pasalnya ada kendala di lapangan yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan, seperti untuk pelaksanaan pekerjaan saluran irigasi, dimana masyarakat masih melakukan penanaman sehingga masih sangat menyulitkan penurunan material.
“Masyarakat di area tersebut meminta penundaan pekerjaan hingga usai panen. Kami masih menunggu dan diupayakan bisa segera dimulai,” jelas Devi.
Sementara untuk pekerjaan jalan dan jembatan, Devi katakan, pekerjaan jalan berkonstruksi lapen dalam proses tender dan segera selesai, hanya menunggu proses pemasukan penawaran oleh pihak ketiga.
“Kemungkinan minggu depan untuk pelaksanaan pekerjaan jalan lapen ini sudah bisa diumumkan dan tinggal proses pelaksanaan pekerjaan fisik. Untuk pelaksanaan program kegiatan pekerjaan gedung dan kantor baru selesai dilakukan perencanaan dan siap ditenderkan. Kami optimis walaupun dilihat dari sisi waktu masih ada item pekerjaan yang masih dalam proses, tapi semua item pekerjaan secara fisik bisa selesai tepat waktu,” ujar Devi.
Sedangkan untuk penataan ruang sesuai yang direncanakan Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang yakni penataan kawasan Koridor V serta pembangunan eks Teluk Kupang sudah selesai proses perencanaan.
“Untuk kegiatan penataan Koridor V, perencanaan baru selesai. Selanjutnya akan dipresentasikan kepada dewan, para pemerhati serta para tokoh yang mengetahui soal patung Tirosa, guna mendapat jawaban apa yang akan dilakukan nantinya sesuai dengan desain yang sudah ada. Dan untuk pekerjaan di eks Teluk Kupang sistemnya penunjukan langsung, sehingga masih dalam proses,” ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan Dedy Fandie selaku Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK) pada Bidang Bina Marga.
Dia mengatakan, untuk pelaksanaan program kegiatan yang ditanganinya dalam pekerjaan jalan dan jembatan, untuk pelaksanaan pekerjaan jalan sudah diproses.
“Untuk pelaksanaan pekerjaan di Bina Marga ini secara progres keuangan sudah dilakukan pencairan uang muka,” sebut Dedy Fandie.
Komisi III DPRD Kota Kupang dalam kunjungannya, mengingatkan Dinas PUPR Kota Kupang untuk meningkatkan pengawasan secara rutin pada semua pekerjaan fisik baik itu jalan, jembatan dan gedung.
Permintaan ini disampaikan anggota Komisi III Jhon G. Seran.
Kunjungan yang dipimpin langsung Ketua Komisi III Merry Salouw, dan ditambah beberapa anggota komisi III yakni Nitanel Pandie, Nikky Ully, Selly Tokan, El Salean dan Jhon G. Seran ini dilakukan dalam rangka mengunjungi mitra kerja Komisi III dan melihat perkembangan proyek dan perencanaan yang telah ditetapkan bersama.
Jhon G. Seran mengatakan, perlu adanya pengawasan secara rutin pada setiap pekerjaan fisik oleh konsultan pengawas, sehingga setiap pekerjaan yang dikerjakan benar-benar berkualitas dan bisa dirasakan manfaat oleh masyarakat dalam waktu yang lama.
“Diketahui banyak pekerjaan yang dilakukan tidak ada kaidah teknis, dimana untuk pekerjaan jalan perlu melihat pencampurannya, sebab ada jalan yang baru selesai dikerjakan sudah rusak. Karena ada rumor untuk pekejaan Penunjukan Langsung (PL) dikerjakan tidak berkualifikasi, sehingga untuk pekerjaan tahun ini perlu adanya pengawasan secara rutin,” ungkapnya.
“Kami tentunya mengharapkan dengan dana yang cukup banyak digelontorkan untuk pekerjaan, maka hasilnya harus baik dan berkualitas. Apa lagi kita tidak cukup dana pemeliharaan,” tambahnya.
Hal lain juga sampaikan Nikky Ully yang mengharapkan agar dalam pelaksanaan pekerjaan yang sudah dilelang dan akan dilelang, dapat mengakomodir pengusaha lokal, agar dana yang ada tidak lagi keluar.
“Kami mengharapkan pekerjaan ini dapat juga diberikan kepada pengusaha lokal, guna dana ini tetap berputar di dalam Kota Kupang,” ujarnya.
Selain itu, Nikky meminta agar PUPR bisa lebih tegas, jika ada oknum yang datang meminta pekerjaan dengan membawa nama kepala daerah.
Karena ada laporan yang sering didengar oleh DPRD, bahwa ada oknum yang mengatasnamakan kepala daerah untuk meminta pekerjaan.
Oleh karena itu, Nikky menegaskan agar jika yang terjadi demikian maka Dinas PUPR harus segera melaporkannya ke DPRD.
Sementara itu, Ketua Komisi III Merry Salouw, mengatakan, kunjungan yang dilakukan Komisi III berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR.
“Karena sesuai pemberitaan di media masa sudah ada sebagian pekerjaan yang telah selesai dilelang, dan pastinya masih ada sebagian yang belum, sehingga dikhawatirkan sisa pekerjaan yang belum dilelang dalam pelaksanaannya tidak bisa selesai tepat waktu,” jelas Merry.
Oleh karena, diharapkan pekerjaan yang belum diproses agar dipercepat pelaksanaannya, guna bisa selesai tepat waktu, sesuai dengan batas waktu pekerjaan yang telah ditentukan.
“Melalui kunjungan dan diskusi ini bukan berarti sudah selesai, tapi sebagai mitra kerja, kami Komisi III akan terus membangun koordinasi. Karena pelaksanaan pekerjaan yang ditangani dinas ini cukup banyak, sehingga setiap progres pekerjaan yang dilaksanakan perlu diketahui oleh komisi nantinya,” kata Merry.
Menurut dia, pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan dinas lebih banyak mendapat laporan pengaduan ketidakpuasan dari masyarakat yang akhirnya membuat komisi dalam rapat komisi seringkali meminta pertanggungjawaban dinas.
“Dalam menjalankan fungsi pengawasan, komisi meminta perlu adanya koordinasi yang baik pada setiap progres pekerjaan,” tandasnya.
Sumber:
Komentar
Posting Komentar