Butuh Anggaran Untuk 1.000 KM Per tahun Tuntaskan Pembangunan Jalan Provinsi di NTT

Kadis PUPR NTT, Ir. Andre W Koreh, MT

Rapat Koordinasi Pengendalian Promosi Pariwisata di Ruang Rapat Asisten Pembangunan dan Ekonomi Setda Provinsi NTT, Kamis (9/8/2018). 

Kondisi jalan provinsi yang tersebar di seluruh NTT sebagian besar rusak parah. Namun Pemerintah Provinsi NTT tidak berdaya, karena anggaran untuk pembangunan dan perbaikan jalan sangat kecil.

Jika ingin seluruh jalan provinsi diperbaiki, Pemerintah Provinsi NTT butuh anggaran untuk 1.000 kilometer per tahun.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTT, Ir. Andre W Koreh, MT dalam rapat Koordinasi Pengendalian Promosi Pariwisata NTT di Kantor Gubernur NTT, Kamis (9/8/2018).

Andre mengatakan, cukup sulit menuntaskan perbaikan jalan provinsi di NTT karena anggaran untuk pembangunan jalan provinsi di seluruh wilayah NTT hanya untuk 50 kilometer per tahun.

"Jalan yang baik itu, permukaan harus hotmix. Tapi kita mengalami keterbatasan anggaran. Panjang satu ruas jalan provinsi 60-80 kilometer. Kalau setiap tahun setiap daerah di bagi rata satu kilometer-satu kilo meter, 60 tahun pun tidak akan tuntas. Belum lagi pemeliharaan. Karena itu dibutuhkan kebijakan yang luar biasa. Koordinasi provinsi dan kabupaten/kota untuk pembangunan infrasturuktur harus baik ," kata Andre.

Andre menegaskan, NTT kaya akan destinasi wisata tapi kalah dari sisi penyediaan infrastruktur.

"Bicara pariwisata harus didukung infrastruktur yang baik. Kita memiliki 34 kawasan strategis yang bisa menjadi potensi pariwisata. Namun baru dua yang digarap, yakni Bolok dan Maurole. Kesulitan kita, tidak ada kepastian pemanfaatan ruang karena tidak ada rencana tata ruang secara detail atau terperinci. Ini yang membuat daya saing kita lemah," demikian Andre.

Ia mengatakan, NTT bisa mengembangkan kawasan budidaya menjadi destinasi wisata seperti hutan produksi, juga kawasan pariwisata alam, budaya dan buatan. Namun karena infrastruktur tidak memadai, destinasi wisata itu tidak bisa dikembangkan.

"Orang mau berkunjung ke obyek wisata kalau aman dan nyaman. Kalau obyek bagus, jalan jelek dia datang sekali dan tidak akan terulang kembali," kata Andre.

Andre mengatakan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena alokasi anggaran untuk pembangunan jalan sangat kecil. Juga, soal kewenangan.

"Obyek pariwisata itu berada jauh dari pusat kota. Kalau mau bangun jalan, pasti jalan kabupaten. Kita tidak bisa intervensi, nanti dipidana menyalahgunakan kewenangan," katanya.

Sumber:

http://kupang.tribunnews.com/2018/08/09/butuh-anggaran-untuk-1000-km-per-tahun-tuntaskan-pembangunan-jalan-provinsi-di-ntt