Curhat: Pemkab Dan Pemkot Jalan Ke Selatan, Pemprov Ke Utara

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT tahun 2018-2023, di Aston Hotel, Kupang, Jumat (23/11), menjadi ajang “curahan hati” alias Curhat para kepala daerah se-NTT.

Para bupati dan Wali Kota Kupang kompak memberikan masukan kepada Pemeritah Provinsi (Pemprov) NTT bahwa yang terjadi selama pemerintahan terdahulu adalah program-program yang dibuat tidak sinkron dengan program-program di daerah. Untu itu perlu ada kolaborasi antara RPJMD Provinsi dengan RPJMD dari 22 kabupaten/kota.

“Yang terjadi selama ini hanya bagus di perencanan, tetapi lemah dalam implementasi. Karena tidak ada sinergitas antara perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Terkesan selama ini, provinsi berjalan ke utara dan kabupaten/kota ke selatan,” tegas Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ngada Paulus Soliwoa dalam paparannya.

Hadir dalam kegiatan yang diselenggarakan Bappeda Provinsi NTT tersebut adalah Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, Wagub Josef Nae Soi, Kepala Bappeda Wayan Darmawa, serta Wali Kota Kupang dan sejumlah bupati, wakil bupati, asisten dari 22 kabupaten/kota di NTT.

Sedangkan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hadir Direktur Jenderal Pembangunan Daerah (Dirjen Bangda) Diah Indradjati dan Dirjen Pengembangan Wilayah dan Kawasan Bappenas Muhamad Agung Widodo.

Lebih lanjut Paulus Soliwoa menegaskan agar tidak mengulang hal yang sama, maka perencanaan harus sinergitas dan sesuaikan dengan kebutuhan dan potensi di setiap daerah. Program kegiatan antara kabupaten dan provinsi harus sinergitas.

Untuk mensinergitan program dan kegiatan, maka tim Bappeda kabupaten/kota harus duduk bersama dengan tim Bappeda Provinsi dalam menyusun program kegiatan.

“Sebab jangan sampai provinsi ke utara, kabupaten ke selatan. Ini mau ke mana. Akhirnya, dalam istilah perencanaan ibarat mau ke mana-mana akhirnya juga tidak sampai ke mana-mana,” tandas Soliwoa.

Kabupaten Ngada, lanjut Soliwoa, dalam penyiapan potensi dan sumber daya aparatur, berencana akan memangkas sejumlah jabatan struktural, karena banyak uang yang dihabiskan untuk belanja aparatur.

“Mohon, beri kami waktu tim Bappeda kabupaten ketemu Bappeda bahas bersama. Provinsi buat apa, kabupaten buat apa. Saya percaya Pak Gubernur tiga tahun bisa terwujud,” ujarnya.

Senada, Plt Bupati Manggarai Timur Andreas Agas juga berharap agar RPJMD Provinsi NTT perlu digodok sehingga target antara provinsi dan kabupaten bisa sejalan atau serarah.

Dia menuturkan, selama ini pola pendekatan termasuk bantuan dari pemerintah provinsi atau pusat, selalu mencari daerah-daerah yang mudah dijangkau seperti kelurahan, padahal masih ada desa terpencil yang perlu diperhatikan. Sehingga bantuan yang diterima bukan karena kebutuhan.

“Kabupaten Manggarai Timur masih tergolong tertinggal, sehingga kondisi ini menjadi pemicu untuk bisa keluar dari kondisi termiskin, terluar dan tertinggal, dan bisa diubah menjadi terkaya, termaju, dan terdepan,” ungkapnya.

Sementara Bupati Ende Marsel Petu mengatakan, Kabupaten Ende berkomitmen, mendukung, dan konsisten dengan RPJMD NTT. Karena itu, sangat mendukung program yang dijabarkan dalam RPJMD 2018-2023. “Kabupaten Ende sangat setuju dengan RPJMD ini. Nanti RPJMD Ende akan kami tindaklanjuti dalam RPJMD Provinsi,” katanya.

Marsel memebeberkan tiga sektor prioritas Kabupaten Ende yaitu sektor pendidikan lewat pemberian tunjangan bagi guru non PNS mulau dari PAUD sampai SMP.

Di sektor kesehatan, Marsel mengaku sangat membutuhkan alat kesehatan (alkes) yang memadai untuk menunjang rumah sakit setempat. Sangat tidak mungkin dirujuk ke Kupang, jika pasien dalam kondisi kritis.

“Kami di Ende sakit merujuk ke Kupang, sampai bandara sudah mati. Jadi kalau bisa di setiap kabupaten dengan bantuan dan untuk alkes yang benar-benar melayani kesehatan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, dalam sektor ekonomi, pihaknya akan meningkatkan perdagangan sesuai dengan karakteristik wilayah sesuai zonasi, sehingga setiap konsep dalam RPJMD berjalan serarah. “Contohnya Ende mau di dorong ke sektor apa. Sentra-sentra ekonomi betul-betul fokus di desa dengan baik, sehingga kita maju bersama,” ujar Marsel.

Sedangkan Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore mengatakan bahwa Kota Kupang sudah menjadi teras Provinsi NTT. Sehingga ke depan, pihaknya mempunyai konsep menata Kota Kupang. Ia mengaku, telah memangkas biaya-biaya yang tidak efisien dan digunakan untuk penataan kota.

“Saya baru tahu ini melakukan revolusi, tahun depan baru lihat perubahan Kota Kupang, bukan sekarang,” kata Jefri.

Ia mengatakan, revolusi yang dimaksud yakni memangkas biaya-biaya termasuk perjalanan dinas dan biaya operasional yang tidak penting. Dan di tahun 2019, Pemkot akan membangun 18 taman kota.

Selain itu, sejalan dengan program Provinsi terkait TKI, pihaknya sudah menyiapkan lahan di Naioni untuk pengembangan ekonomi warga. Kendala utama Kota Kupang yakni air bersih, sehingga pemanfaatkan air di Bendungan Tilong

akan didiskusikan lebih lanjut dengan Pemprov NTT.

Perhatikan Saran Daerah

Bupati Sumba Timur, Gidion Mbilinjora sepakat dengan RPJMD, namun harus ada penyesuaian dengan RPJMD kabupaten/kota. “Harus ada penyesuaian khususnya kabupaten ynng sudah ada RPJMD, sehingga ada tim dari Bappeda kabupaten bersama Bappeda provinsi untuk menyesuaikan target RPJMD atau penyesuaian (revisi), sehingga di sampaikan ke DPRD kabupaten,” ujar Gidion.

Gidion mengatakan, penyesuaian perlu dilakukan sehingga target dalam RPJMD bisa ditetapkan ke kabupaten, sehingga indikator indeks pembangunan (IMP) seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi (pendapatan perkapita) dapat diukur dengan.

Dalam RPJMD tersebut, lanjutnya, harus memperhatikan saran/usulan dari Bappenas terkait pengembangan energi baru dan terbarukan. Sumba Timur, lanjutnya, saat ini tengah fokus dengan pengembangan dan ditargetkan tahun 2025 bisa mencapai 100 persen.

Wakil Bupati Sumba Barat Marthen Ngailu Toni juga sepakat dan mengamini bahwa perlu sinergitas RPJMD provinsi dan kabupaten, sehingga semua target bisa tercapai seperti akumaulasi seluruh masalah di masing-masing kabupaten

terutama di desa.

Menurutnya, untuk menjabarkannya butuh konsistensi, karena RPJMD tersebut baru sebatas mimpi terutama dalam peningkatan IPM. “Pmerintah Provinsi harus mempunyai peran dan komitmen yang lebih terutama dalam memperoleh DAK dan DAU bagi kabupaten/kota di NTT,” bebernya.

Bupati Sumba Tengah Paulus Limu menegaskan sebagai bupati, dirinya memiliki komitmen untuk membangun Sumba Tengah maju lebih cepat dari sebelumnya. Karena itu, dirinya akan membangun Sumba Tengah mengikuti irama pembangunan Pemprov NTT, dengan menambah inovasi-inovasi sesuai dengan karakteristik daerahnya.

“Di Sumba Tengah kami siap bersinergi dan memberi sumbangsih untuk membangun NTT lebih cepat dari Sumba Tengah. Karena itu, kami akan buat desa mandiri pariwisata, desa mandiri pertanian, desa mandiri perkebunan, dan desa mandiri ekonomi. Jadi di Sumba Tengah ada potensi lahan sekitar 15 sampai 20 hekta are dan berada pada daerah yang sumber airnya cukup sehingga bisa digunakan menjadi lahan untuk penangkaran benih padi, jagung, atau lainnya sesuai program Pemprov, sehingga kita tidak terus mengharapkan benih dari luar NTT setiap musim tanam tiba,” tegas mantan Inspektur Provinsi NTT ini.

Sumber:

http://www.victorynews.id/curhat-pemkab-dan-pemkot-jalan-ke-selatan-pemprov-ke-utara/