DPRD NTT Desak Pemerintah Kawal Usulan Pembangunan Jembatan Kembar di Liliba

Ketua Komisi IV DPRD NTT, David Melo Wadu ,ST

DPRD NTT m‎endesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT untuk mengawal usulan pembangunan Jembatan Kembar di Liliba, Kota Kupang. Jika tidak dibangun dalam waktu dekat atau tahun depan, maka titik itu akan menjadi titik kemacetan yang mengganggu arus lalu lintas.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD‎ NTT, David M Wadu, S.T ketika dikonfirmasi, Senin (26/11/2018)

Menurut David, pihaknya menyadari bahwa pembangunan Jembatan Kembar di Liliba merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun sebagai tanggungjawab di daerah, Pemprov NTT harus mengambil langkah cepat mengawal usulan agar jembatan itu segera dibangun.

"Kami di Komisi IV sudah pernah bahas dengan Dinas PUPR NTT dan saat itu pemerintah sampaikan sudah usulkan ke pemerintah pusat melalui Badan Jalan Nasional X. Karena itu, kami desak pemerintah agar kawal usulan itu," kata David.

Dia menjelaskan, beberapa waktu lalu Pemerintah Kota Kupang dan Pemprov NTT telah melakukan pembebasan lahan atau penyiapan lahan untuk pembangunan jembatan kembar di Liliba. "Kita lihat sudah ada penyiapan lahan, yakni sejumlah bangunan di jalur itu sudah dikosongkan dan digeser. Itu berarti rencana pembangunan jembatan sudah ada," katanya.

Dia mengakui,informasi goyangnya jembatan itu sempat viral dan membuat masyarakat menjadi was-was ketika melewati jembatan itu.

"Saya kira pemerintah harus cepat mengatasi persoalan ini, selain agar beban jembatan berkurang, juga agar mengatasi persoalan kemacetan di sekitar jembatan itu," ujarnya.

David mengatakan, untuk solusi jangka pendek, pemerintah perlu mengatur kendaraan yang melintas di jembatan itu. "Harus ada pembatasan bagi kendaraan yang bertonase berat sehingga tidak lewat jembatan itu. Upaya ini untuk menghindari hal-hal negatif, " katanya.

Anggota Komisi IV DPRD NTT, Jefri Unbanunaek mengatakan, jembatan itu sudah cukup lama dan tentu perlu diperhatikan pemerintah. "Karena itu kewenangan pusat, maka kita minta Balai Jalan Nasional agar langsung mengakomodir aspirasi dan usulan Pemprov NTT," kata Jefri.

Dia mengatakan, apabila pemerintah belum juga membangun jembatan kembar, maka diperkirakan pada tahun depan tingkat kemacetan akan bertambah parah.

"Untuk lahan sudah disiapkan, sekarang tinggal pemerintah saja yang punya kewenangan. Sebagai DPRD NTT kita harapkan jembatan itu segera dibangun," katanya.

Sumber:

http://kupang.tribunnews.com/2018/11/26/dprd-ntt-desak-pemerintah-kawal-usulan-pembangunan-jembatan-kembar-di-liliba