EDARAN LIBUR PASKAH TAHUN 2024

600 Pejabat Pemkot Dimutasi

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Kupang akhirnya selesai memperbaiki draf mutasi. Dijadwalkan pelantikan pejabat dilaksanakan Jumat (14/12) hari ini.
Berdasarkan draf yang ada, total 600 lingkup Pemkot Kupang yang akan dimutasi. Pelantikan dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama dimulai hari ini khusus kepala SD dan SMP serta lurah. Selanjutnya, Senin (17/12) mendatang giliran pejabat eselon II, III dan IV.
Hal ini diungkapkan Plt. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Kupang Ade Manafe, di Balai Kota, Kamis (13/12). Ia menjelaskan Baperjakat telah memperbaiki draf mutasi, sehingga mutasi dipastikan dilaksanakan hari ini. “Total 600-an pejabat. Karena ada berpindah dan menggantikan posisi yang kosong dan begitu seterusnya,” ungkap Ade.
Ade mengaku draf yang diajukan Baperjakat beberapa waktu lalu bukan karena kesalahan sehingga pelantikan ditunda. Menurutnya, tugas Baperjakat hanya menilai secara teknis apakah ASN yang dipercayakan dalam jabatan tertentu memenuhi kriteria dan aturan atau tidak. Selanjutnya hasil penilaian ini yang diajukan kepada Wali Kota. Keputusan terakhir ada di Wali Kota. “Tidak ada namanya janji politik yang mengintervensi keputusan ini. Makanya ada Baperjakat untuk menilai apakah kepangkatan, rekam jejak yang  bersangkutan cocok untuk menduduki jabatan yang dipromosikan atau tidak. Jadi tidak ada dari POT (Persehatian Orang Timor, Red) berapa persen, dari tim sukses berapa persen. Semuanya sesuai aturan,” ungkapnya.
Terpisah, Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man mengatakan semua pejabat yang dilantik harus merupakan pejabat yang tidak bermasalah. Ia mengaku, yang dilantik hari ini adalah lurah dan kepala SMP. Sementara untuk kepala SD masih dalam proses. “Tapi kita lihat apakah bisa sekaligus atau tidak,” ujarnya.
Ditanya soal beberapa kekeliruan penyusunan nama dalam draf mutasi, Herman menjelaskan draf mutasi yang diserahkannya kepada wali kota yaitu khusus jabatan lurah, kepala SD dan SMP.
Semuanya sudah final dan telah dilihat dan disetujui oleh wali kota. Wali kota pun mau melantik sesuai draf itu.  Namun belakangan jika ada perubahan, Herman mengaku tidak tahu karena sedang berada di luar daerah. “Saya tidak tahu alasan sampai dibatalkan pelantikan kemaren. Alasannya langsung ke wali saja. Karena berkali-kali pak wali jelaskan bahwa mutasi saya yang urus. Jadi saya sudah melaksanakan tugas saya, menyerahkan draf ke wali kota,” ujarnya.
Herman juga menjelaskan persentase pejabat di Kota Kupang jika berdasarkan agama yaitu Kristen 50 persen, Katolik 30 persen, Islam dan agama lain 20 persen. “Jadi ada isu yang beredar bahwa jika saya yang menyusun draf, maka saya akan memprioritaskan Katolik ataupun orang Flores. Saya rasa itu keliru besar,” kata Herman.
Ia menambahkan, orang-orang yang menyebarkan isu ini merupakan orang-orang yang picik dan tidak nasionalis. “Kalau saya dan pak wali tidak. Kami tetap berjalan sesuai aturan dan proporsional,” tegas Herman.
Dia juga mengaku sebanyak 60 sampai 70 persen pejabat adalah suku Timor, Rote dan Sabu. Sisanya adalah 30 persen. “Bisa dicek di dokumen saya dan transparan.  Sehebat-hebatnya saya, tidak bisa meng-Katolik-kan kota ini,” ujarnya. 
Sumber:

Komentar