- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
 |
| BAHAS INFRASTRUKTUR. Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemi Francis saat menerima kunjungan kerja anggota DPRD Kota Kupang dan berdialog bersama di ruang pimpinan Komisi V, Gedung Nusantara II, Rabu (12/12) |
Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, DPRD Kota Kupang bertemu Ketua Komisi V DPR, Fary Dj. Framcis di Senayan, Rabu (12/12).
Rombongan anggota DPRD Kota Kupang diterima di ruang kerja pimpinan Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara II.
Nitanel Pandie selaku pemimpin rombongan, di depan Ketua Komisi V DPR RI, mengatakan ada harapan besar masyarakat Kota Kupang untuk perubahan ke depan. Ia menyebutkan, khusus untuk infastruktur, terutama drainase menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, yakni untuk jalan nasional dari Alak hingga ke Lasiana. Belum ada drainase. Ini berakibat pada banyaknya genangan air di badan jalan ketika turun hujan. “Kami yakin bahwa Komisi V yang bermitra dengan Kementerian PUPR bisa memperjuangkan masalah infastruktur jalan nasional di Kota Kupang,” ujar Nitanel
Anggota DPRD Kota Kupang, Moses Mandala menyinggung soal masalah break water di sejumlah pantai di Kecamatan Kelapa Lima, yakni Nunsui. Menurutnya, break water memang masih dibutuhkan terutama di Nunsui. “Jika tidak ada break water maka ombak bisa menyebabkan abrasi,” ungkapnya.
Mewakili rombongan DPRD Kota Kupang, dirinya juga menyampaikan terima kasih untuk perhatian dan dukungan Ketua Komisi V DPR RI, Fary Dj. Francis yang sudah memberikan perhatian khusus untuk masyarakat Kota Kupang selama ini terutama infastruktur. Dan saat ini sudah bisa dinikmati oleh masyarakat.
Menanggapi harapan masyarakat Kota Kupang yang disampaikan anggota DPRD saat kunker tersebut, Fary mengatakan saat ini memang sementara disiapkan master plan untuk pembangunan di wilayah Kota Kupang. Terutama untuk percepatan pembangunan terminal tipe A di Bimoku, Kelurahan Lasiana.
Sementara untuk jalan Jalur 40 dan Jembatan Petuk sementara dipersiapkan penyelesaiannya. Untuk break water juga sudah dibahas di Komisi V bersama kementerian teknis. “Untuk break water difokuskan untuk wilayah pantai yang mengalami abrasi,” kata politisi asal NTT ini.
Terkait master plan, menurut anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra ini, Komisi V sudah mendorong untuk penyelesaiannya. Jika master plan sudah siap, pengerjaan proyek-proyek fisik bisa segera dilakukan dan diharapkan bisa cepat selesai di tahun 2019 nanti. “Kami juga sudah minta ke Balai Jalan Nasional untuk mengatasi masalah drainase di wilayah Kota Kupang terutama untuk ruas jalan nasional dengan pagu anggaran sekira Rp 7 miliar,” ujarnya. Ia juga berharap adanya dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah.
Fary juga menyinggung soal terminal tipe A di Bimoku, Kelurahan Lasiana. Proyek ini direncanakan cukup lama. Masalahnya adalah soal pembebasan lahan. Namun akhirnya proyek ini sudah ground breaking. Total anggaran untuk pembangunan terminal tipe A Bimoku sebesar Rp 30 miliar. “Untuk masalah tanah terminal tipe A, kami sangat mengharapkan adanya perhatian dan dukungan dari anggota DPRD Kota Kupang,” ujar Fary.
Sejumlah perhatian pemerintah pusat ke Kota Kupang juga masih ada, seperti bantuan bus yang sudah diserahkan beberapa waktu lalu. “Ada lima unit bus yang diberikan untuk masyarakat Kota Kupang. Dua bus di antaranya dipakai untuk mahasiswa dan satu bus lagi untuk pelajar,” kata Fary. Mengenai jalan Jalur 40 dan Jembatan Petuk, Ketua Komisi V DPR RI ini menegaskan jalan Jalur 40 saat ini terhenti karena faktor pembebasan lahan di wilayah Penfui yang jaraknya sekira 200 meter. Kalau masalah pembebasan lahan sudah selesai, maka akan segera dikerjakan.
Khusus untuk jembatan Petuk, masih akan ada penambahan sejumlah ornamen. Dan saat ini masih disiapkan master plan-nya. Desain jembatan Petuk akan dibuat unik sehingga menjadi ikon Kota Kupang.
Terkait masalah break water, Fary menjelaskan Komisi V DPR RI sudah meminta agar bisa dialokasikan DAK untuk pembangunan break water di Kota Kupang. Selain itu, ia menyinggung soal jembatan Liliba yang belum lama ini dikabarkan mengalami masalah. Namun setelah diperiksa ternyata kondisinya masih bagus. Untuk mengatasi kemacetan di jembatan Liliba, pembangunan difokuskan untuk jalan lingkar luar yakni penyelesaian jalan Jalur 40. “Karena jika jalan Jalur 40 sudah selesai, maka mobilisasi kendaraan di dalam kota akan semakin berkurang,” pungkas Fary.
Sumber:
Komentar
Posting Komentar