Pemprov Jual Jalan ke Pihak Ketiga, Cara Lain Menyelesaikan Infrastruktur di NTT

ilustrasi

Narasumber dan panelis foto bersama Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi seusai sarasehan Infrastruktur Dalam Nusa Tenggara Timur Bangkit Menuju Sejahtera di Hotel Grand Mutiara Kupang, Kamis (29/11/2018). 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT berkomitmen menyelesaikan infrastruktur jalan selama tiga tahun dalam masa kepemimpinan Viktor Bungtilu Laiskodat dan Josef Nae Soi.

Tekad tersebut dapat diwujudkan, di antaranya dengan cara menjual jalan kepada pihak ketiga atau perusahaan bonafid serta melibatkan 'orang-orang gila'.

Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi dalam sarasehan Infrastruktur Dalam Nusa Tenggara Timur Bangkit Menuju Sejahtera di Hotel Grand Mutiara Kupang, Kamis (29/11/2018). Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Bakti ke-73 Pekerjaan Umum (PU) tingkat Provinsi NTT, dirangkaikan dengan Hari BPJS ke-47.

Narasumber lainnya dalam sarasehan itu Bupati Belu Wily Lay, Kepala Bappeda Provinsi NTT, Wayan Darmawa, Kepala Jamkrida NTT, Frengky Amalo, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) NTT, Paulus Tanggela dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kupang, Rita Damayati.

Sarasehan melibatkan tujuh panelis, yaitu mantan Ketua LPJK NTT, Piter Djami Rebo, Dosen Fakultas Teknik Unwira Kupang, Rani Hendrikus, pensiunan PNS, Fien Agoha Umpenawany dan Didi Kresnohadi, Pemimpin Redaksi Harian Pagi Pos Kupang, Dion DB Putra serta akademisi Andi Hidayat Rizal dan Don Gaspar.

Bertindak sebagai moderator Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTT, Ir. Andre W. Koreh, MT.

Wagub Josef Nae Soi mengatakan, untuk menyelesaikan infrastruktur jalan selama tiga tahun harus ditangani dengan pola kerja baru atau dalam bahasa moderennya out of the box. Dibutuhkan upaya quantum leap atau lompatan luar biasa untuk mengatasi keterbelakangan, terutama aspek aksesibilitas jalan.

Mantan anggota DPR RI dari Partai Golkar ini menyebut total panjang ruas jalan provinsi sekitar 2.650 kilometer (Km). Dari jumlah tersebut, ada kurang lebih 1.650 km kondisi sangat memprihatinkan.

"Kami akan cari orang gila dalam tanda kutip untuk bersama kami dua yang gila ini bangun NTT. Pak Gubernur sering katakan kita harus cari orang gila untuk bersama kita yang gila dalam membangun NTT. Jadi gila tanda kutip ya, jangan bilang kami gila benar. Karena kami bertekad jalan harus selesai dibangun dalam tiga tahun atau tidak sampai tiga tahun," tandasnya.

Josef Nae Soi mengungkapkan, ada yang pesimis dan mencibir. Mereka menganggap dirinya dan Gubernur Viktor Laiskodat sedang berilusi menyelesaikan persoalan jalan dalam waktu tiga tahun.

"Ada yang tanya Pak Josef, uang itu dari mana? Ada yang ragu apakah bisa tidak dalam tempo tiga tahun? Bahkan ada yang mencibir dan menganggap saya dan Gubernur Viktor berilusi saat bertekad menyelesaikan persoalan jalan provinsi dalam kurun waktu tiga tahun.

Bagaimana mungkin hal itu bisa diwujudkan? Dananya dari mana?" bebernya.

Wagub kembali menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan misi ketiga dari lima misi Viktor-Josef.

"Karena jalan, jembatan, pelabuhan udara dan laut merupakan unsur aksesibilitas utama dalam mendukung pariwisata sebagai penggerak utama dalam kebangkitan NTT menuju sejahtera. Harus ada pikiran yang luar biasa atau out of box untuk membereskan persoalan konektivitas ini," tegasnya.

Josef menjelaskan, selama ini ada anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) namun belum dilakukan secara maksimal. Pihaknya juga akan melakukan terobosan, termasuk dengan cara Pembiayaan Proyek Investasi Anggaran Pemerintah (PINA).

Salah satu cara yang ditempuh Pemprov NTT dalam menuntaskan infrastruktur jalan, lanjut Josef, 'menjual' jalan kepada pihak ketiga atau perusahaan. Perusahaan yang dipilih tentu perusahaan yang bonafid, profesional dan bertanggungjawab.

"Salah satu yang bisa kami tempuh, yakni melalui jual jalan ke perusahaan atau disebut dengan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)," ujarnya.

Menurutnya, dengan KPBU, pemerintah akan meminta badan usaha untuk mengerjakan dahulu kemudian baru dicicil. Bahkan, dengan KPBU bisa dilakukan melalui investasi dan cicilan.

"Ada dua cara untuk cicil, yakni cicil dari APBD kita dalam jangka waktu tertentu. Atau pilihan lainnya dengan jual jalan. Jalan menjadi aset perusahaan atau kita menjaminkan jalan pada perusahaan dengan cicilannya berasal dari perhitungan penyusustan jalan dan bukan dari APBD," jelasnya.

Josef Nae Soi mengatakan, aset itu setiap tahun ada penyusutan dan pemerintah menyicil dari penyusutannya itu dan bukan dari APBD.

"Karena itu, tentu saja perusahaan yang diajak adalah yang bonafit dan yang mau membantu. Tentu ini dibutuhkan kemampuan lobi yang tinggi dan strategi yang cermat. Dan kami sedang memikirkan peluang ini," ujarnya.

Memberi Pinjaman

Ditemui seusai sarasehan, Wagub Josef Nae Soi mengungkapkan, dirinya sudah bertemu dengan pihak Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dari Depatermen Keuangan RI. Menurutnya, mereka bisa memberi pinjaman uang tetapi pinjaman itu harus dicicil pemerintah.

"Jalan yang dikerjakan ini sekaligus selesai dan cicilan dilakukan sampai pinjaman itu selesai.Tapi kami masih melakukan kajian-kajian. Jangan sampai lima tahun mendatang orang yang ganti kami itu dia mau cicil terus," ujarnya.

Menurut Josef, pihaknya masih mengkaji agar cicilannya hanya lima tahun. Namun karena investasi maka akan berjalan terus.

"Beberapa infrastruktur yang bisa dibangun seperti jalan, bendungan, rumah sakit. Pak Presiden sudah lakukan itu di Papua dan kita lihat saja jalan di sana sudah bagus."

Dia enggan membeberkan siapa saja investor yang sudah diajak bekerja sama. Josef beralasan karena masih perencanaan.

"Nanti kalau sudah jelas baru saya sampaikan ke teman-teman. Pembangunan jalan membutuhkan sumber daya manusia yang banyak. Kita membuka diri terhadap semua orang yang berkemaun baik termasuk yang berasal dari luar NTT," imbuhnya.

Josef menegaskan bahwa semua program infrastruktur, termasuk pengerjaan jalan ke Amfoang (Kabupaten Kupang) dan jalan ke Elar (Manggarai Timur) mulai dilaksanakan di tahun 2019. Anggaran untuk jalan ke Amfoang sudah dialokasikan senilai Rp 250 miliar.

"Daerah Amfoang dari dulu tidak pernah merasakan kemerdekaan karena jalannya sangat memprihatinkan. Begitupun jalan ke Elar, Manggarai Timur akan dibangun sekitar 14 kilometer tahun depan. Tidak ada lagi bangun jalan dengan sistem cicil, satu atau dua kilometer tiap tahunnya tetapi fokus pada titik tertentu," kata Josef.

Pola membangun infrastruktur jalan secara terfokus sudah diterapkan di Kabupaten Belu. Bupati Belu, Wily Lay mengatakan, selama tiga tahun memimpin, dirinya fokus membangun infrastruktur jalan.

Pola pembangunan tidak lagi secara serempak dan merata, tetapi fokus pada suatu kawasan untuk membangun pusat pertumbungan ekonomi baru.

"Saya lakukan di Kabupaten Belu itu bangun jalan dengan fokus. Kalau dulu yaitu pemerataan pembangunan, bagi sedikit-sedikit. Saya sudah tiga tahun mulai kerja jalan secara fokus," jelasnya.

Bupati Wily menjelaskan, pembangunan infrastruktur jalan terfokus pada poros-poros untuk menghubungkan antardesa.

"Poros desa, kecamatan itu yang difokuskan untuk bangun, dengan tujuan bisa menuntaskan berbagai masalah isolasi infrastruktur. Saya dulu seorang pengusaha jadi saya tahu soal bagaimana membangun infrastruktur," demikian Bupati Wily.

Sumber:

http://kupang.tribunnews.com/2018/12/03/pemprov-jual-jalan-ke-pihak-ketiga-cara-lain-menyelesaikan-infrastruktur-di-ntt