 |
| ilustrasi |
 |
Narasumber dan panelis foto bersama Wakil Gubernur
NTT, Josef Nae Soi seusai sarasehan Infrastruktur Dalam Nusa Tenggara Timur
Bangkit Menuju Sejahtera di Hotel Grand Mutiara Kupang, Kamis (29/11/2018).
|
Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT
berkomitmen menyelesaikan infrastruktur jalan selama tiga tahun dalam masa
kepemimpinan Viktor Bungtilu Laiskodat dan Josef Nae Soi.
Tekad tersebut dapat diwujudkan, di antaranya dengan cara menjual jalan
kepada pihak ketiga atau perusahaan bonafid serta melibatkan 'orang-orang
gila'.
Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi dalam sarasehan
Infrastruktur Dalam Nusa Tenggara Timur Bangkit Menuju Sejahtera di Hotel Grand
Mutiara Kupang, Kamis (29/11/2018). Kegiatan ini digelar dalam rangka
memperingati Hari Bakti ke-73 Pekerjaan Umum (PU) tingkat Provinsi NTT,
dirangkaikan dengan Hari BPJS ke-47.
Narasumber
lainnya dalam sarasehan itu Bupati Belu Wily Lay, Kepala Bappeda Provinsi NTT,
Wayan Darmawa, Kepala Jamkrida NTT, Frengky Amalo, Ketua Lembaga Pengembangan
Jasa Konstruksi (LPJK) NTT, Paulus Tanggela dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan
Kupang, Rita Damayati.
Sarasehan melibatkan tujuh
panelis, yaitu mantan Ketua LPJK NTT, Piter Djami Rebo, Dosen Fakultas Teknik
Unwira Kupang, Rani Hendrikus, pensiunan PNS, Fien Agoha Umpenawany dan Didi
Kresnohadi, Pemimpin Redaksi Harian Pagi Pos Kupang, Dion DB Putra serta
akademisi Andi Hidayat Rizal dan Don Gaspar.
Bertindak sebagai moderator Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
(PUPR) Provinsi NTT, Ir. Andre W. Koreh, MT.
Wagub Josef Nae Soi mengatakan, untuk menyelesaikan infrastruktur jalan
selama tiga tahun harus ditangani dengan pola kerja baru atau dalam bahasa
moderennya out of the box. Dibutuhkan upaya quantum leap atau lompatan luar
biasa untuk mengatasi keterbelakangan, terutama aspek aksesibilitas jalan.
Mantan anggota DPR RI dari Partai Golkar ini menyebut total panjang ruas
jalan provinsi sekitar 2.650 kilometer (Km). Dari jumlah tersebut, ada kurang
lebih 1.650 km kondisi sangat memprihatinkan.
"Kami akan cari orang gila dalam tanda kutip untuk bersama kami dua yang
gila ini bangun NTT. Pak Gubernur sering katakan kita harus cari orang gila
untuk bersama kita yang gila dalam membangun NTT. Jadi gila tanda kutip ya,
jangan bilang kami gila benar. Karena kami bertekad jalan harus selesai
dibangun dalam tiga tahun atau tidak sampai tiga tahun," tandasnya.
Josef Nae Soi mengungkapkan, ada yang pesimis dan mencibir. Mereka
menganggap dirinya dan Gubernur Viktor Laiskodat sedang berilusi menyelesaikan
persoalan jalan dalam waktu tiga tahun.
"Ada yang tanya Pak Josef,
uang itu dari mana? Ada yang ragu apakah bisa tidak dalam tempo tiga tahun?
Bahkan ada yang mencibir dan menganggap saya dan Gubernur Viktor berilusi saat
bertekad menyelesaikan persoalan jalan provinsi dalam kurun waktu tiga tahun.
Bagaimana mungkin hal itu bisa diwujudkan? Dananya dari mana?"
bebernya.
Wagub kembali menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan misi
ketiga dari lima misi Viktor-Josef.
"Karena jalan, jembatan, pelabuhan udara dan laut merupakan unsur
aksesibilitas utama dalam mendukung pariwisata sebagai penggerak utama dalam
kebangkitan NTT menuju sejahtera. Harus ada pikiran yang luar biasa atau out of
box untuk membereskan persoalan konektivitas ini," tegasnya.
Josef menjelaskan, selama ini ada anggaran yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) namun belum dilakukan secara maksimal. Pihaknya juga akan melakukan
terobosan, termasuk dengan cara Pembiayaan Proyek Investasi Anggaran Pemerintah
(PINA).
Salah satu cara yang ditempuh Pemprov NTT dalam
menuntaskan infrastruktur jalan, lanjut Josef, 'menjual' jalan kepada pihak
ketiga atau perusahaan. Perusahaan yang dipilih tentu perusahaan yang bonafid,
profesional dan bertanggungjawab.
"Salah satu yang bisa kami tempuh, yakni melalui jual jalan ke
perusahaan atau disebut dengan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
(KPBU)," ujarnya.
Menurutnya, dengan KPBU, pemerintah akan meminta badan usaha untuk
mengerjakan dahulu kemudian baru dicicil. Bahkan, dengan KPBU bisa dilakukan
melalui investasi dan cicilan.
"Ada dua cara untuk cicil, yakni cicil dari APBD kita dalam jangka
waktu tertentu. Atau pilihan lainnya dengan jual jalan. Jalan menjadi aset
perusahaan atau kita menjaminkan jalan pada perusahaan dengan cicilannya
berasal dari perhitungan penyusustan jalan dan bukan dari APBD," jelasnya.
Josef Nae Soi
mengatakan, aset itu setiap tahun ada penyusutan dan pemerintah menyicil dari
penyusutannya itu dan bukan dari APBD.
"Karena itu, tentu saja
perusahaan yang diajak adalah yang bonafit dan yang mau membantu. Tentu ini
dibutuhkan kemampuan lobi yang tinggi dan strategi yang cermat. Dan kami sedang
memikirkan peluang ini," ujarnya.
Memberi Pinjaman
Ditemui seusai sarasehan, Wagub Josef Nae Soi mengungkapkan, dirinya sudah
bertemu dengan pihak Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dari Depatermen Keuangan
RI. Menurutnya, mereka bisa memberi pinjaman uang tetapi pinjaman itu harus
dicicil pemerintah.
"Jalan yang dikerjakan ini
sekaligus selesai dan cicilan dilakukan sampai pinjaman itu selesai.Tapi kami
masih melakukan kajian-kajian. Jangan sampai lima tahun mendatang orang yang
ganti kami itu dia mau cicil terus," ujarnya.
Menurut Josef, pihaknya masih mengkaji agar cicilannya hanya lima tahun.
Namun karena investasi maka akan berjalan terus.
"Beberapa infrastruktur yang bisa dibangun seperti jalan, bendungan,
rumah sakit. Pak Presiden sudah lakukan itu di Papua dan kita lihat saja jalan
di sana sudah bagus."
Dia enggan membeberkan siapa saja investor yang sudah diajak bekerja sama.
Josef beralasan karena masih perencanaan.
"Nanti kalau sudah jelas baru saya sampaikan ke teman-teman.
Pembangunan jalan membutuhkan sumber daya manusia yang banyak. Kita membuka diri
terhadap semua orang yang berkemaun baik termasuk yang berasal dari luar
NTT," imbuhnya.
Josef menegaskan bahwa semua program infrastruktur, termasuk pengerjaan
jalan ke Amfoang (Kabupaten Kupang) dan jalan ke Elar (Manggarai Timur) mulai
dilaksanakan di tahun 2019. Anggaran untuk jalan ke Amfoang sudah dialokasikan
senilai Rp 250 miliar.
"Daerah
Amfoang dari dulu tidak pernah merasakan kemerdekaan karena jalannya sangat
memprihatinkan. Begitupun jalan ke Elar, Manggarai Timur akan dibangun sekitar
14 kilometer tahun depan. Tidak ada lagi bangun jalan dengan sistem cicil, satu
atau dua kilometer tiap tahunnya tetapi fokus pada titik tertentu," kata
Josef.
Pola membangun infrastruktur
jalan secara terfokus sudah diterapkan di Kabupaten Belu. Bupati Belu, Wily Lay
mengatakan, selama tiga tahun memimpin, dirinya fokus membangun infrastruktur
jalan.
Pola pembangunan tidak lagi
secara serempak dan merata, tetapi fokus pada suatu kawasan untuk membangun
pusat pertumbungan ekonomi baru.
"Saya lakukan di Kabupaten Belu itu bangun jalan dengan fokus. Kalau
dulu yaitu pemerataan pembangunan, bagi sedikit-sedikit. Saya sudah tiga tahun
mulai kerja jalan secara fokus," jelasnya.
Bupati Wily
menjelaskan, pembangunan infrastruktur jalan terfokus pada poros-poros untuk
menghubungkan antardesa.
"Poros desa, kecamatan itu yang difokuskan untuk
bangun, dengan tujuan bisa menuntaskan berbagai masalah isolasi infrastruktur.
Saya dulu seorang pengusaha jadi saya tahu soal bagaimana membangun
infrastruktur," demikian Bupati Wily.
Sumber:
Komentar
Posting Komentar