 |
Acara Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK)
Peningkatan Pelayanan Publik, Percepatan Pelaksanaan Kepatuhan Standar
Pelayanan Publik Guna Terwujudnya Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien dan
Transparan Di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berlangsung di Hotel Sotis, Kota
Kupang, Kamis (28/3/2019).
Pelayanan
publik di Provinsi NTT belum optimal. Dalam survei Ombudsman, kepatuhan
pelayanan di Pemerintah Provinsi NTT memang mendapat zona hijau, tetapi itu
hanya terjadi pada kantor satu atap pelayanan.
"Lainnya tidak. UU nomor 25 tentang pelayanan publik sudah berlaku
selama sepuluh tahun, tetapi di NTT pelayanan publik masih buruk," kata
Yohanes Tuba Helan, dose Fakultas Hukum Undana Kupang, dalam acara Forum
Koordinasi dan Konsultasi (FKK) Peningkatan Pelayanan Publik, Percepatan
Pelaksanaan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Guna Terwujudnya Pelayanan Publik
yang Efektif, Efisien dan Transparan Di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kegiatan ini berlangsung di Hotel
Sotis, Kota Kupang, Kamis (28/3/2019).
Dikatakan, pelayanan yang masih buruk ini terjadi pada hampir seluruh
pemerintahan kabupaten/kota di provinsi NTT.
Sebagai contoh, dirinya pernah mengurus kartu keluarga (KK) pada tahun
2017.
"Tetapi sampai pertengahan 2018 baru keluar. Ini contoh dan masih
banyak lain," katanya.
Selain itu, katanya, di NTT ada daerah yang tidak memiliki angkutan kota.
Hanya ada angkutan desa, serta ada kabupaten yang tidak punya air minum dari
PDAM.
"Ini adalah contoh-contoh konkrit pelayanan yang buruk, yang memang
kami alami dan melihat sendiri," kata Tuba Helan.
Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Amzulian Rifai
dalam kesempatan itu mengatakan, rendahnya kepatuhan dalam mengimplementasikan
standar pelayanan publik, dapat berdampak pada terhambatnya investasi.
"Selain mengakibatkan
berbagai jenis maladministrasi misalnya, ketidakjelasan jangka waktu pelayanan,
pungli, korupsi, ketidakpastian layanan perizinan investasi dan
kesewenang-wenangan," katanya.
Diurai, berdasarkan penilaian Ombudsman RI terhadap kepatuhan standar
pelayanan publik pemerintah daerah di NTT, menunjukkan bahwa hampir semua
kabupaten di NTT berada pada zona merah.
"Kecuali Pemerintah Provinsi NTT yang menunjukan zona hijau dan Kota
Kupang zona kuning," ujarnya.
Menurut dia, rendahnya kepatuhan
juga dapat mempengaruhi pencapaian target-target, yang terkait dengan sektor
pelayanan publik barang dan jasa serta keterlambatan administrasi.
"Dampak lain adalah tingkat kepercayaan publik terhadap aparatur dan
pemerintah menurun dan mengarah pada apatisme," jelasnya.
Kepala Biro Organisasi Setda NTT, Barhol Badar mengatakan, misi pemerintahan
saat ini adalah membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan
pariwisata nasional (ring of beaty).
"Selain meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk
mempercepat pembangunan," katanya.
Dalam hubungan dengan itu, imbuhnya, reformasi
birokrasi dalam kerangka peningkatan pelayanan publik adalah hal yang tidak
bisa ditawar-tawar.
Sumber:
|
Komentar
Posting Komentar