SELEKSI PENERIMAAN PPPK LINGKUP PEMPROV NTT T.A 2024

Musrenbang Provinsi Bahas 4.434 Usulan

DISKUSI.Wagub NTT, Josef Nae Soi didampingi Wakil Ketua DPRD NTT, Yunus Takandewa berdiskusi dengan perwakilan pemerintah pusat saat Musrenbang 2020 Provinsi NTT di Swiss Belinn Kristal Hotel Kupang, Sabtu (4/5)


Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi NTT untuk membahas RKPD tahun 2020 telah digelar tanggal 2-4 Mei 2019. Sedikitnya 4.434 usulan telah dibahas oleh ratusan peserta yang hadir di Swiss Belinn Kristal Hotel Kupang itu.
Ketua Panitia yang juga Pelaksana Tugas Bappelitbangda NTT, Lecki Koli pada kesempatan itu menjelaskan, pada pra musrenbang sudah disepakati 4.434 usulan. Masing-masing 2.268 usulan dari perangkat daerah Provinsi NTT dengan nilai anggaran Rp 1,7 triliun. Sementara sisanya 2.166 usulan dari kabupaten/kota senilai Rp 5,57 triliun.
Menurut Lecki, Musrenbang rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) provinsi NTT tahun 2020 memiliki manfaat dan sejumlah tujuan. Misalnya RKPD tersebut sebagai jaminan kepastian pembangunan daerah. Dan, musrenbang itu untuk menyepakati prioritas pembangunan di daerah ini. Kegiatan itu menghadirkan Forkopimda NTT, para kepala daerah, pimpinan OPD kabupaten/kota yang membidangi perencanaan pembangunan, pimpinan DPRD. Hadir pula perwakilan Kemendagri dan Bappenas.
Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi saat membuka kegiatan tersebut, Sabtu (4/5) meminta pemerintah pusat untuk mulai mengurangi kegiatan di Jakarta yang menghadirkan pemerintah daerah. Menurut dia, pemerintah daerah sudah terbatas anggarannya, sehingga harus mengurangi perjalanan dinas ke Jakarta.
“Sedikit-sedikit undang ke sana (Jakarta). Orang dari pusat yang datang ke sini saja. Kami ini uang sudah sedikit, jadi jangan terlalu diundang ke pusat. Kalau sekali-sekali bupati, wakil bupati, ketua DPRD dan OPD ke Jakarta boleh. Tetapi tidak usah sering-seing,” kata Josef.
Politikus Partai Golkar itu menyatakan hal tersebut di hadapan Inspektur Jenderal Kemendagri, Tumpak Haposan Simanjuntak dan Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Oktoriadi.
“Cukup saja dari Kemendagri datang ke NTT. Saya sudah bicara dengan Menteri. Karena uang kami sedikit. Jadi uang dari pusat, diambil kembali ke pusat. Bukan untuk kami membangun,” tandasnya.
Josef juga meminta peserta Musrenbang untuk merencanakan secara baik program dan kegiatan yang menunjang pembangunan yang bisa membawa NTT bangkit menuju sejahtera. “Anggaran jangan habis untuk sosialisasi, tetapi fokus lebih banyak untuk membangun fisik,” kata mantan anggota DPR RI itu.
Sumber:

Komentar