- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Pemerintah daerah (Pemda) di NTT akan menggunakan Dana Desa untuk membangun 30.260 rumah layak huni bagi warga miskin mulai tahun 2020.
“Mulai 2020 akan dibangun sebanyak 30.260 unit rumah layak huni dengan target sampai 2023 akan terbangun sebanyak 121.040 unit,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi NTT Sinun Petrus Manuk dalam acara rapat kerja Gubernur NTT yang dipusatkan di Gedung Olah Raga (GOR) Flobamora Oepoi Kupang, Kamis (24/10).
Rapat kerja tersebut digelar Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat bersama semua kepala daerah dari 22 kabupaten/kota se-NTT, melibatkan sekitar 268 camat, 194 lurah, serta 1.917 kepala desa.
Sinun menjelaskan, pemanfaatan dana desa untuk pembangunan rumah layak huni telah disepakati dalam rapat bersama kepala dinas PMD dari 21 kabupaten pada Maret lalu di Kabupaten Rote Ndao.
Selain itu, juga disepakati melalui penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Gubernur NTT dengan para bupati dari 21 kabupaten di Labuan Bajo beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan, pembangunan rumah layak huni tersebut sebagai upaya gerakan bersama mengurangi angka kemiskinan di NTT. Selama 2014-2019, jumlah dana desa yang disalurkan pemerintah pusat untuk provinsi setempat mencapai Rp10,5 triliun lebih.
Alokasi dana desa, lanjutnya, juga bertambah sebanyak Rp70 miliar di 2020 yang menyebar pada 18 kabupaten di provinsi berbasiskan kepulauan itu.Namun pemanfaatan dana desa belum secara signifikan mengurangi angka kemiskinan di daerah itu.
“Karena itu kita sepakat agar salah satu pemanfaatannya untuk bangun rumah layak huni untuk menekan angka kemiskinan yang ditargetkan pemerintah provinsi mencapai 12 persen pada 2023,” katanya.
Kabiro Pemerintahan Setda NTT Doris Rihi menegaskan bahwa pembinaan dan koordinasi dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, maka penting melakukan raker melibatkan seluruh unsur pimpinan daerah.
Tujuan utama raker adalah menginventarisir masalah yang terjadi dalam pemerintahan, penyelenggaraan proyek nasional dan penggunaan dana desa oleh kepala desa, memaksimalkan tugas dan fungsi kepala daerah.
Pada kesempatan itu, BPS NTT diberikan kesempatan menyampaikan sambutan terkait sensus penduduk 2020. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTT Darwis Sitorus mengaku bersyukur karena diundang terlibat langsung. Hal ini karena pada 2020 mendatang BPS akan menyelenggarakan sensus penduduk.
Sensus penduduk, menurutnya, perlu mendapat dukungan pemerintah dari provinsi, kabupaten hingga desa/kelurahan dalam mensukses pencacahan penduduk tiap 10 tahun sekali. Dengan sensus penduduk, Pemerintah Pusat dapat menyediakan data jumlah penduduk beserta karakteristiknya. Data penduduk yang akurat mendorong terciptanya satu data.
“Data sangat penting dalam mendaptakan kucuran dana pemerintah untuk pembangunan misalnya alokasi dana desa, bantuan perumahan, listrik, sumber air,” bebernya.
Pihaknya akan menyediakan keterpaduan data Indonesia yang update sesuai kemajuan teknologi saat ini. Data kependudukan akan menjadi panduan proyeksi pembangunan diberbagai aspek. Pada 2019 ini jumlah penduduk NTT mencapai 5,4 juta jiwa.
“Saya kira ini bisa menjadi panduan Gubernur NTT dalam menangani masalah kemiskinan di NTT, Begitu pula sarana pendidikan, sarana kesehatan mencegah stunting, perencanaan investasi serta penyerapan tenaga kerja,” tambahnya.
Sumber:
Komentar
Posting Komentar