Keuntungan Jabatan Fungsional dan Ajakan Gubernur NTT Agar PNS Sebagai Agen Perubahan

Jabatan fungsional menjadi ‘buah’ berita pasca pidato Presiden Joko Widodo pada puncak pelantikannya sebagai presiden RI (Minggu, 20/10/2019). Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyerukan perampingan eselonisasi di beberapa level.

Presiden Jokowi menilai keberadaan eselon I hingga eselon IV yang ada di kementerian dan lembaga terlalu ‘tambun’ sehingga perlu disederhanakan. Jokowi menegaskan eselonisasi hanya dibutuhkan dua tingkat saja, selebihnya diganti dengan jabatan fungsional menurut keahlian dan kompetensi. 

Saat ini jumlah ASN secara nasional sebanyak 4.285.576 orang, 98.947 (Eselon III), 327.771 (Eselon IV), dan 14.430 (Eselon V).  Jumlah PNS yang menduduki eselon III dan IV sangat besar memicu potensi resistensi. Maka penyederhanaan eselonisasi bukan merupakan perkara mudah. Pemangkasan eselon akan menyebabkan banyak pejabat yang kehilangan jabatannya.

Selama ini orang beranggapan jabatan struktural sebagai jabatan yang menggiurkan karena memiliki bawahan dan fasilitas. Atau, dengan kata lain, jabatan fungsional dianggap jabatan kelas dua, padahal banyak keuntungan yang bisa didapat dengan menjadi pejabat fungsional.

Adapun keuntungan dari pejabat menduduki jabatan fungsional, pertama,  dari aspek prestise, jabatan fungsional bukanlah jabatan yang dapat ditempati oleh setiap PNS. Hanya PNS yang  keahlian dan keterampilan tertentu yang didukung dengan bukti sertifikasi dan/atau penilaian tertentu yang menduduki jabatan fungsional serta pejabat fungsional bekerja secara mandiri dalam menjalankan tugas profesinya.  

Kedua, aktivitas pejabat fungsional terukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan dalam bentuk angka kredit. Semakin banyak kegiatan yang disertai bukti, semakin banyak pula angka kreditnya.  

Ketiga, pengisiannya lebih mudah dan fair. Hal ini berbeda dengan pengisian jabatan struktural. Dalam jabatan fungsional, seorang PNS  yunior dapat mengalahkan PNS yang memiliki pangkat/jenjang lebih tinggi asalkan PNS tersebut memiliki kompetensi.  

Terakhir, setiap jabatan fungsional memiliki tunjangan fungsionalnya, sama seperti dengan tunjangan struktural bahkan ada tunjangan jabatan fungsional yang lebih tinggi dari besaran tunjangan struktural dengan jabatan yang sama. 

Selaras dengan kemajuan zaman yang dimotori oleh teknologi informasi, pemerintah menyadari bahwa PNS yang mampu menghadapi tantangan zaman adalah  PNS yang memiliki  keahlian dan keterampilan. Untuk itu pemerintah terus  mendorong PNS agar lebih banyak masuk ke jabatan fungsional karena hanya PNS. Pertimbangan ini pula Presiden Jokowi menyerukan untuk menyederhanakan eselonering.

Secara nasional jabatan fungsional berjumlah 195, sedangkan tingkat Pemerintah Provinsi NTT baru 53 jabatan fungsional yang telah diisi oleh PNS. Berkenaan dengan itu, amanat regulasi, pejabat fungsional tertentu diwajibkan untuk mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah setelah diangkat dalam jabatan. Maka dari itu, BKD Provinsi NTT menyelenggarakan kegiatan pelantikan/pengambilan sumpah bagi 2.373 PNS bertempat di GOR Oepoi Kupang, Senin (09/12/2019). 

Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat turun langsung melantik ribuan PNS dari berbagai kelompok jabatan fungsional tersebut. Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa  kita semua memiliki tanggungjawab yang besar.  Karena tanggung jawab itu, diharapkan selagi kita masih diberi kepercayaan untuk mengemban tugas bangsa dan negara, seluruh kita berusahalah untuk memberikan seluruh potensi diri.

"Selagi masih dipercaya oleh negara untuk mengemban tugas mulia, saya minta agar kita semua memberikan dan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam diri kita masing - masing, demi kesejahteraan masyarakat NTT. Tanamkan keyakinan dalam diri, bahwa kita adalah agent of change dalam kemajuan Nusa Tenggara Timur," imbuh Gubernur.

Lebih lanjut Gubernur menandaskan bahwa  kita memiliki tanggung jawab kolektif secara langsung maupun tidak langsung untuk mengembangkan provinsi NTT. Contoh yang paling sederhana, tanggung jawab  membuang sampah pada tempatnya. Jika sampah saja masih menjadi masalah, bagaimana mungkin kita memiliki mimpi-mimpi yang besar? 

Menurut Gubernur, peradaban ditentukan oleh kita semua, baik itu guru, dokter, politisi, maupun PNS dalam lingkup apapun dan tanggungjawab kita adalah menciptakan budaya maju. Budaya maju, salah satunya, kita harus bersih. 

Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat menegaskan pula  pariwisata sebagai primemover atau pergerak utama ekonomi NTT. Menurutnya, pariwisata mencakup seluruh peradaban manusia. Pariwisata bagus jika memiliki sistem pendidikan yang bagus, rumah sakit yang bagus dan kantor (baca:pelayanan) yang bagus pula. Karena semua itu akan mendatangkan arus kunjungan wisatawan.  Maka kesan pertama di sektor pariwisata, ukurannya kota itu bersih atau tidak serta keramahan.

Selain lingkungan yang bersih, lebih lanjut menurut Gubernur, PNS juga harus bersih dari praktik-praktik korupsi. Perilaku tidak korupsi  harus konsisten dalam diri ASN baik sebelum maupun sesudah pelantikan.  

Keyakinan Gubernur,  menuju peradaban yang maju salah satunya  melalui pendidikan. Dimulai dengan mengubah perilaku atau kebiasaan negatif, ciptakan budaya antri dan tertib membuang sampah pada tempatnya. 

Ia menambahkan, peradaban tidak cukup dibangun pada usia orang dewasa melainkan harus dimulai dari usia anak-anak. Merekalah yang membentuk peradaban baru kedepan. Singapura misalnya, capaiannya saat ini dimulai oleh sebuah gerak perubahan yang diprakarsai Lee Kuan Yew sejak 50-an tahun yang lalu. 

Ia  secara konsisten mengunjungi sekolah-sekolah dan mengajarkan tiga keutamaan kepada para pelajar/siswa yakni tidak membuang ludah sembarangan, membiasakan diri  antri dan mampu memisahkan sampah organik dan non organik. Perbuatan yang berulang-ulang dilakukan oleh anak-anak di Singapura itu kemudian membentuk budaya Singapura seperti adanya kini.

Gubernur kembali ingatkan tentang pentingnya bahasa Inggris untuk menunjang sektor pariwisata (tourism) yang merupakan primemover ekonomi NTT. Ia tegaskan dan wajibkan PNS berbicara dalam  bahasa Inggris sesuai amanat Pergub English Day.  Selain itu, ia menandaskan pentingnya tanam air, panen air dengan cara membangun lubang jebakan air hujan.  

Menutup arahannya, Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat berpesan kepada seluruh PNS yang hadir untuk bangun kembali semangat bekerja, semangat tetap bersih di lingkungan sendiri dan sekitarnya serta menjadi bagian dari gerakan perubahan,  salah satunya PNS harus dapat berbahasa Inggris. 

Harapan dan ajakan Gubernur ini akan menjadi kenyataan. Karena harapan dan ajakan itu diletakan pada pundak yang tepat yakni  para pejabat fungsional. Kita yakini, dengan segala potensi, keahlian dan kompetensi yang dimilikinya, mereka akan menjelma menjadi agen perubahan (agent of change) seperti yang diharapkan Gubernur. Dan, tak pelak lagi, bila sebelumnya jabatan fungsional hanya dipandang sebelah mata, maka tidak demikian saat ini, jabatan fungsional akan menjadi jabatan karier yang bergengsi dan hanya ditempati oleh orang-orang yang memiliki skill dan kompetensi. *

Sumber:

bkd.nttprov.go.id/article/keuntungan-jabatan-fungsional-dan-ajakan-gubernur-ntt-agar-pns-sebagai-agen-perubahan