- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Ada kabar gembira untuk
PNS. Pimpinan DPR RI dikabarkan setuju usulan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Sipil Negara Reformasi dan Birokrasi ( Menpan RB ) Tjahjo Kumolo tentang
pemberian uang saku Rp 1 miliar untuk ASN yang memasuki masa pensiun.
Wacana tersebut bahkan sudah
dikomunikasikannya dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Melansir dari Kompas.com, Tjahjo juga telah
bertemu dengan pihak PT Bank Tabungan Negara (Persero) (BTN) terkait wacana
ini.
"Kita kemarin juga sudah mengundang BTN.
BTN clear bisa menggaji dan kami juga sudah meminta begitu ASN pensiun, minimal
bisa dapat Rp 1 miliar. Bisa dihitung dengan baik," ujar Tjahjo dalam
forum diskusi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2020).
Tjahjo mengatakan,
pemberian tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan pensiunan ASN.
Sebab, menurut Tjahjo, uang pensiun yang
didapat para ASN belum sesuai dengan jabatan mereka terkahir.
Pimpinan DPR pun memberikan tanggapan terkait
wacana dari Menpan RB tersebut.
Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai Gerindra
Sufmi Dasco Ahmad menyambut baik usulan itu.
Ia setuju jika anggaran atau dana tersebut
tersedia.
"Kalau saya setuju, kalau uangnya ada
pasti setuju," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa
(18/2/2020) seperti dikutip dari Tribunnews.com.
Kata Dasco, pemberian dana pensiun ASN sebesar
Rp 1 miliar juga perlu melihat kondisi keuangan negara.
"Itu sebenarnya usul yang bagus, tapi
nanti kita lihat pertimbangan keuangan bagaimana. Itu mesti dikaji dengan
kajian yang lebih matang," kata dia.
Selain mengutarakan ide uang pensiunan ASN
sebesar Rp 1 miliar, Menpan RB Tjahjo Kumolo juga menyampaikan agar dana
pensiunan yang tersimpan di PT Asabri (Persero) sebaiknya berpindah ke PT
Taspen (Persero).
Terlebih, saat ini timbul
polemik adanya dugaan 60 persen dana asuransi TNI-Polri hilang di PT Asabri.
"Kalau boleh Asabri pindah saja ke Taspen
karena sekarang 60 persen menguap, uang TNI dan Polri. Saya kira itu contoh
kecil yang harus ada konsolidasi," kata dia.
Di luar itu, Tjahjo mengusulkan adanya
tunjangan kinerja bagi ASN kendati saat ini sudah terdapat gaji ke-13 dan ke-14
dalam setahun.
Tjahjo menyebut, Sri Mulyani setuju akan ide
tersebut.
Bahkan, menurut dia, akuntabilitas
masing-masing kementerian tengah dicek guna melaksanakan reformasi birokrasi.
"Ini sedang disesuaikan. Kalau semua bisa
di atas 80 persen, kan lumayan karena ada daerah yang Rp 500.000 kenaikannya,
ada yang Rp 5 juta kenaikannya. Saya kira ini penataan dalam konteks reformasi
birokrasi," kata dia.
Sumber:
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Komentar
Posting Komentar