TURBIN -Pada strom surge barrier terbesar telah dipasang turbin pembangkit listrik sebagaimana akan digunakan pada Jembatan Pancasila-Palmerah di Kabupaten Flores Timur
POS KUPANG.COM, KUPANG - MEMBANGUN NTT agar lebih maju tidak cukup dengan mengandalkan DAU dan DAK dari pemerintah pusat setiap tahun. Sebab, kalau hanya mengandalkan DAU dan DAK yang jumlahnya terbatas setiap tahun, kondisi infrastruktur di NTT tidak akan maju-maju. Bahkan berjalan di tempat atau tidak berubah. Karena itu, butuh terobosan-terobosan dalam membangun daerah ini dengan mengundang investor agar menginvestasikan modalnya di NTT.
Secara nasional, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, pekan lalu, menyebut posisi infrastruktur kita (Indonesia) lemah. Secara nasional, pemerintahan sekarang butuh 5000 triliun untuk membiayai infrastruktur. Tapi pemerintah hanya mampu membiayai 3.500 triliun untuk infrastruktur. Sedangkan sisanya pemerintah tidak mampu membiayainya. Karena itu, Sri Mulyani mengharapkan sisanya dibangun dalam bentuk investasi. Pemerintah membutuhkan peran swasta dalam bentuk investasi untuk membangunnya. Lalu bagaimana dengan respon swasta?
Tahun 2005, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 67/2005 tentang skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP). Namun sejak Perpres itu terbit hingga tahun 2016 atau dalam rentang waktu lebih dari 10 tahun baru membuahkan sembilan kesepakatan proyek. Dan dari sembilan proyek tersebut, tiga di antaranya sudah mencapai financial close seperti Central Java Power Plant (CJPP), Palapa Ring Paket Barat, dan Palapa Ring Paket Tengah.
Sri Mulyani menilai skema KPBU yang baru membuahkan sembilan kesepakatan itu sangat sedikit. Karena itu Sri Mulyani berharap dengan terbitnya Perpres No. 38/2015 menggantikan Perpres No. 67 / 2005 yang ditanda-tangani oleh Presiden pada 20 Maret 2015, kerja sama pemerintah dengan swasta dalam membangun infrastruktur dengan skema KPBU ke depannya harus dipercepat lagi.
Dalam konteks NTT, rencana pembangunan jembatan Pancasila-Palmerah di Flotim merupakan implementasi dari KPBU yang sudah diterbitkan pemerintah itu. Investor dari Tidal Group berkeinginan menginvestasikan modalnya di Flotim karena dia melihat ada potensi di sana, yakni potensi arus laut menjadi energi listrik. Investor juga yakin dengan menginvestasikan modalnya di sini dia akan bisa mendapatkan keuntungan.
"Jadi kalau mau ditanya mengapa dibangun disana karena investornya mau di sana. Sebab disana ada potensi, ada kebutuhan akan konektivitas, ada kebutuhan akan energi, ada teknologi yang bisa membuat arus laut itu menjadi energi listik dan ada investornya. Justru inilah peluang sebenarnya," kata Andre.
Dikatakannya, jika saat ini proses pembangunan jembatan Pancasila -Palmerah sedikit terlambat, itu karena masih dalam proses negosiasi harga listrik. Sebab jembatan yang dilengkapi turbin yang menghasilkan energi listrik dari arus laut itu merupakan yang pertama di Indonesia bahkan dunia. Karena yang pertama maka harus dibicarakan berapa jual listriknya. Investor menjual listrik kepada PLN dengan harga berapa dan PLN mau membeli dengan harga berapa. Semuanya dibicarakan. Jika harga sudah deal maka akan segera dibangun. "Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan kita akan dikuasai investor, karena pihak investor dengan Indonesia sudah terikat kontrak," kata Andre. (kas)
sumber:
by.Max Pedrico
Komentar
Posting Komentar