DPRD Kota Kupang kembali menyoroti perihal Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lontar Kabupaten Kupang. Kali ini, PDAM diminta tak ngotot mempertahankan sebab selama ini pelayanan kepada masyarakat sangat buruk.
MORAL-POLITIK.COM : Pemerintah Kabupaten Kupang diminta tidak ngotot mempertahankan pengelolaan PDAM Tirta Lontar, karena buruknya pelayanan yang diberikan.
Distribusi bagi air kepada warga Kota Kupang tidak jelas, karena ada wilayah tertentu dijatah seminggu dua kali, ada wilayah yang seminggu sekali, bahkan ada pelanggan yang sudah berbulan-bulan tidak pernah dilayani lagi, sehingga pemerintah Kabupaten tidak perlu ngotot lagi pertahankan pengelolaan PDAM di Kota Kupang.
“Kalau distribusi air lancar pasti kami dari DPRD Kota Kupang tidak setuju pengambilalihan pengelolaan PDAM oleh Kementerian PUPR, tapi kalau pelayanan buruk seperti ini, ya sudah seharusnya ada pihak lain mengurus distribusi air di Kota Kupang,” kata Anggota DPRD Kota Kupang Ferdinand Pa Padja kepada moral-politik.com, di Kota Kupang, Jumat (9/12/2016) siang.
Sudah saatnya, katanya, pengelolaan PDAM diberikan kepada pihak yang bisa mengutamakan pelayanan air bersih kepada masyarakat Kota Kupang.
“Kalau pemerintah dan DPRD Kabupaten memaksakan pengelolaan harus mereka yang tangani, seharusnya diikuti dengan pelayanan yang baik,” tambahnya.
Menurutnya, kalau melihat pelayanan diberikan selama ini, sudah sebaiknya diambil alih oleh Kementerian PUPR yang kemudian akan diberikan kepada Dinas PU Provinsi NTT untuk mengelolanya.
“Lagipula aset yang ada juga punya pemerintah pusat, sehingga tidak salah kalau mereka mengambil alih pengelolaannya,” tegasnya lagi.
Ia menyatakan, pihak DPRD Kota Kupang juga setuju dengan pengambilalihan itu, sambil berharap pelayanan yang diberikan jauh lebih baik.
“Apalagi cuma Kota Kupang yang merupakan Ibukota Provinsi yang distribusi air bersih dijatah bergiliran. Kalau di ibukota provinsi lain air mengalir 24 jam non stop,” pungkas dia.
sumber:
Komentar
Posting Komentar