MORAL-POLITIK.COM: Pengembangan pembangunan drainase dikeluhkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kupang Benny Sain.
“Pengembangan pembangunan drainase mengalami hambatan karena terkendala masalah lahan. Pasalnya, sudah tidak ada lagi batas rumah dan jalan, khususnya jalan lingkungan sehingga pembangunan drainase sulit dilakukan,” katanyakepada moral-politik.com di Kota Kupang, Rabu (29/6/2017) siang.
Benny menuturkan bahwa hanya masalah lahan yang menjadi persolan ketika pihaknya ingin membangun trotoar dan drainase.
Dengan minimnya tempat peresapan air pada saat musim penghujan, katanya, sangat mungkin terjadi titik genangan air di tengah pemukiman, atau mungkin saja terjadi banjir.
Kondisi seperti ini, tambahnya, perlu disadari masyarakat dan pemerintah, sehingga perlu pengamanan ruang secara berjenjang dengan maksud untuk menyiapkan areal untuk pembangunan drainase, maupun trotoar.
“Namun pada intinya pengamanan areal jangan dibebankan kepada pemerintah, tapi masyarakat juga harus menyadari kalau membangun rumah, harus menyisakan areal untuk pembangunan trotoar dan drainase,” kata salah satu sosok yang mulai digadang-gadang sebagai salah satu bakal calon (Balon) Sekot Kupang ini.
Menurut dia, kalau semua dibebankan kepada pemerintah maka akan terasa berat, apalagi APBD Kota Kupang yang masih minim, dan permintaan ganti rugi dari masyarakat yang sering tidak masuk akal.
Ia mengaku, sebenarnya untuk tahun 2018, pemerintah Kota Kupang lewat dinas yang dipimpinnya itu, mulai fokus untuk membenahi drainase, dan trotoar, setelah dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pemerintah fokus untuk pekerjaan jalan.
Akan tetapi, pungkas dia, fokus untuk pembangunan trotoar dan drainase bisa tidak terjadi kalau masyarakat tidak memberikan lahannya, atau masyarakat masih membangun rumahnya sampai dekat jalan.
sumber:
Komentar
Posting Komentar