Selasa, 12 September 2017 - Direktur Utama PT. Tidal Bridge Indonesia Latif Gau mengadakan �pertemuan dengan Menteri ESDM di Kantor Kementerian ESDM Jakarta. Pertemuan yang juga dihadiri oleh Gubernur NTT - Frans Lebu Raya ini untuk membicarakan perkembangan rencana proyek Jembatan Pancasila Palmerah yang menghubungkan antara Pulau Flores dengan Pulau Adonara yang dilengkapi dengan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL), juga membicarakan tentang Blok Masela, dimana NTT juga akan memperoleh manfaat dari proyek tersebut. Turut hadir pada pertemuan itu, Gories Mere dan Yapi Manafe yang termasuk dalam Tim yang menginisiasi kerjasama segitiga Indonesia - Timor Leste dan Australia.
Khusus menyangkut proyek Jembatan Pancasila Palmerah, beberapa poin penting yang disampaikan pada pertemuan tersebut antara lain:
a. Head of Agreement (HoA) proyek ini sudah ditandatangani antara Tidal Bridge BV dengan Pemerintah Provinsi �Nusa Tenggara Timur pada tanggal 22 April 2016 di Den Haag, pada saat kunjungan Bapak Presiden Jokowi ke Negeri �Belanda tahun lalu; �
b. Pada saat ini, sedang dilaksanakan Feasibilty Study (FS), dan akan selesai pada akhir bulan Oktober 2017. �Untuk Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), juga masih akan teruskan sampai beberapa bulan kedepan. Hasil sementara dari AMDAL, terutama mengenai biota laut dan dampak sosial ekonomi proyek ini sangat baik dan layak; �
c. Kapasitas pembangkit listrik untuk phase-1 (jembatan dan pembangkit listrik) adalah 25 (dua puluh lima) Mega Watt; �
d. Pendanaan proyek (jembatan dan pembangkit listrik) ini didukung penuh oleh Pemerintah Belanda melalui Bank Pembangunan Belanda (FMO) dengan skema pinjaman lunak sesuai terms and conditions dengan Design and �Construct agreement, harga listrik adalah US $ 7,18 sen per kwh. �
e. Pembangunan proyek adalah 2 (dua) tahun setelah contract closing, dengan merujuk pada report akhir hasil �Feasibility Study. �
Potensi sumber energi baru terbarukan di Indonesia cukup besar. Salah satunya di Nusa Tenggara Timur, yang dinilai memiliki sumber energi terbarukan cukup banyak untuk pembangkit listrik.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan serius membahas rencana pembangunan jembatan yang dilengkapi pembangkit listrik tenaga arus laut ini setelah mendengar laporan Gubernur NTT bahwa berdasarkan data �awal yang diperoleh dari BPPT kecepatannya rata-rata arus laut di bawah 2,8 meter per detik, sehingga waktu itu calon investor menawarkan harga jual listrik sekitar US $ 17 sen per kwh, namun pada perkembangannya berdasarkan data sementara �dari Feasibility Study yang sedang dilaksanakan ternyata rata-rata kecepatan arus di atas 4 meter per detik, bahkan di beberapa titik bisa mencapai 5 meter per detik, sehingga tarif listrik bisa turun menjadi US $ 7,18 sen per kwh.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan Minggu lalu ada penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA) salah satunya Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hydro (PLTMH) yang berlokasi di Jawa Tengah. Kapasitasnya 0,9MW. Tarifnya 6,8 sen. Kalau biaya pokok produksi (BPP) listrik tenaga arus laut di NTT US $ 7,18 sen per kwh saya yakin PLN 20 MW bisa," Jonan menambahkan.
Usai pertemuan dengan Menteri ESDM - Ignasius Jonan, pada hari yang sama Gubernur NTT menghadiri Rapat Terbatas (Ratas) Gubernur se Indonesia dengan Presiden RI di Kantor Kepresidenan. Dalam Ratas tersebut Gubernur NTT melaporkan kepada Presiden hasil pertemuannya dengan Menteri ESDM - Ignasius Jonan. Laporan tentang rencana pembangunan proyek Jembatan Pancasila Palmerah yang menghubungkan antara Pulau Flores dengan Pulau Adonara yang dilengkapi dengan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) ini sebelumnya telah beberapa kali dilaporkan oleh Gubernur NTT kepada Presiden. Presiden merespon positif laporan tersebut dan berharap ground breaking dapat dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2017.
Untuk itu Gubernur berharap kegiatan Pra-FS Jembatan Pancasila Palmerah yang dilengkapi dengan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) yang saat ini sedang dilakukan oleh Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksana Jalan Wilayah X Provinsi NTT dapat diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal yaitu pada bulan Oktober 2017. Gubernur juga menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus kepada semua pihak yang selama ini telah mendukung rencana Pemerintah Provinsi membangun proyek prestisius bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Provinsi NTT, dan tetap berharap doa dari semua pihak agar proyek ini dapat terwujud.
Sumber:
Komentar
Posting Komentar