SELEKSI PENERIMAAN PPPK LINGKUP PEMPROV NTT T.A 2024

Jembatan Propinsi Wae Lengkong dan Wae Mbutus Rusak Parah


Dua jembatan di ruas jalan Provinsi NTT, tepatnya di Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), yakni Jembatan Wae Lengkong dan Jembatan Wae Mbutus, rusak parah dan tidak bisa digunakan lagi.
Walaupun kerusakannya sudah terjadi sejak tahun 2016 lalu, namun hingga akhir 2017 ini belum diperbaiki.
Camat Boleng Bonaventura AB, membenarkan itu saat dikonfirmasi Pos Kupang tentang kondisi jalan provinsi di kecamatan tersebut pada musim hujan yang kini sedang berlangsung.
Bonaventura ditemui di Labuan Bajo, Selasa (5/12/2017). "Jembatan Wae Lengkong rusak tahun lalu, landasannya patah tetapi sampai sekarang belum diperbaiki. Jembatan itu menghubungkan Terang dengan Lando. Sedangkan Jembatan Wae Mbutus, sudah pernah dikerjakan untuk perbaikan. Tetapi pekerjaannya sudah dihentikan, padahal belum selesai," kata Bonaventura.
Jembatan Wae Mbutus, menghubungkan Terang dengan Desa Golo Lujang temasuk Pacar, Kuwus dan Ndoso.
Akibat kerusakan dua jembatan itu, kata dia, pengguna jalan tidak bisa sama sekali melewatinya.
Sehingga mobilisasi masyarakat untuk beraktivitas sangat terhambat.
"Terpaksa pengguna jalan melewati langsung aliran kali. Tetapi sekarang semakin sulit karena banjir akibat tingginya curah hujan. Apalagi kali yang dilewati kondisinya dalam dan sempit," kata Bonaventura.
Keburukan lainnya pada ruas jalan provinsi itu, menurut dia, yakni di Tuke Sepang yang lapisan aspalnya sudah tidak tersisa lagi.
Bahkan sepanjang 30 meter dipenuhi lumpur yang tebal dan dalam serta sulit dilewati.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mabar, Donatus Jahur, menyampaikan bahwa pihaknya sudah melaporkan kondisi itu ke Pemerintah Provinsi NTT tetapi belum direspon.
"Ruas jalan itu merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Kami sudah melaporkan kondisi itu ke Pemerintah Provinsi. Tim dari provinsi sudah turun melihat kondisi ruas jalan itu," kata Donatus.
Saat ini kata dia, masyarakat sedang menanti penanganan dari Pemerintah Provinsi. 
Sumber:

Komentar