 |
Setelah resmi dilantik menjadi penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Deputi Bdang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Robert Simbolon langsung bertugas.
Robert mengatakan, salah satu langkah yang ia akan tempuh ialah mengatasi defisit APBD yang mencapai Rp600 miliar. Defisit terjadi lantaran anggaran dialokasikan untuk gaji ke-12 aparatur sipil negara (ASN) dan tunjangan hari raya (THR) yang mencapai Rp234 miliar, dan alokasi anggaran untuk pilkada serentak lebih dari Rp400 miliar.
“Saya sudah baca, memang ada kebutuhan untuk segera menyikapi defisit. Di pikiran saya sudah ada beberapa langkah nanti dikomunikasikan dengan tim anggaran pemerintah dan DPRD,” kata Robert, Selasa (24/7/2018).
Untuk mengatasi defisit anggaran menurut Robert, pemerintah tidak bisa memutuskan sendiri, tetapi harus diputuskan bersama DPRD sebagai mitra pemerintah.
Sebagai penjabat gubernur, menurut Robert, Dia akan mempersiapkan pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih pada pilkada serentak 27 Juni 2018, dan memastikan penyelanggaraan pemerintahan di NTT tidak mengalami kekosongan.
Robert dilantik di Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada Selasa (17/7) setelah masa pemerintahan Gubernur Frans Lebu Raya- Benny Litelnoni periode 2013-2018 berakhr 16 Juli 2018.
“Saya juga akan menginstalasi program strategis gubernur dan wakil gubernur terpilih ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran,” ujar Robert.
Sumber:
Komentar
Posting Komentar