Ini Strategi Dinas PUPR NTT Menyukseskan Program Pembangunan Jalan Provinsi 2019

Keseriusan Pemprov NTT membangun jalan provinsi dengan menetapkan skala prioritas penanganan pada tahun 2019 harus diimbangi dengan sumber daya material dan sumber daya para penyedia jasa (pengusaha). Sebab panjang jalan yang harus ditangani dalam satu ruas jalan mencapai puluhan kilometer.

Lalu, bagaimana strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTT sebagai lembaga teknis yang menanganai infrastruktur jalan dalam mengantisipasi terjadinya masalah dalam pelaksanaannya?

"Ini adalah program pemerintah provinsi dalam hal ini Bapak Gubernur. Sebagai pembantu gubernur, tugas kami adalah bagaimana merealisasikannya, termasuk mengatur strateginya sehingga program ini bisa berjalan dan sukses tanpa masalah," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTT, Ir. Andre W Koreh, MT, Selasa (16/10/2018).

Khusus ruas jalan Bokong-Lelogama di Kabupaten Kupang, jelas Andre, total panjang ruas jalan tersebut 55 Km. Namun setelah dicek di lapangan, ternyata hanya 40 Km yang perlu ditangani. Sedangkan 15 Km lainnya masih dalam kondisi baik.

Karena panjangnya jalan yang ditangani di ruas jalan ini, demikian Andre, maka strategi penanganan yang dilakukan dengan membagi penanganan ruas jalan ini menjadi 4 segmen. Masing-masing segmen 10 km, sehingga nanti paling tidak ada 4 pengusaha yang akan menangani ruas jalan tersebut. Dengan pembagian ini beban pengerjaan jalan itu terdistribusi, tidak hanya dikerjakan oleh satu orang pengusaha.

Pertimbangannya, kata Andre, kalau dikerjakan satu pengusaha saja, nilai pekerjaannya juga akan menjadi susah. Kualifikasinya pun akan menjadi lebih besar. Dan kalau gagal resikonya juga cukup besar.

"Karena itu kami membaginya menjadi 4 segmen, dengan pertimbangan supaya paling tidak ada 4 perusahaan nanti yang mengerjakan di satu ruas ini. Dengan hitungan satu perusahaan tangani 10 km," katanya.

Dengan pembagian ini, jelas Andre, kalau terjadi kegagalan maka tidak semuanya gagal. Dari empat pengusaha tersebut, kita berusaha tidak boleh ada yang gagal. Karena itu manajemen resikonya juga kami harus perhitungkan.

"Jangan sampai kalau hanya satu paket dan ternyata ada masalah, gagal seluruhnya, atau mengalami ketidaksesuaian rencana seluruhnya. Itu sebabnya kami bagi menjadi 4 segmen," katanya.

Begitu juga di ruas jalan Nggongi-Malahar, Kabupaten Sumba Timur. Dari 70-an Km, tahap pertama yang sudah disiapkan desainnya 40 Km. Tapi uang yang tersedia baru untuk 20 Km.

"Untuk penanganan jalan sepanjang 20 Km ini kami tidak membangunnya menjadi dua paket tapi menjadi tiga paket. Tentu ada pertimbangan teknis. Karena kita juga lihat kesulitan material, sehingga di Sumba Timur dibagi 8-8-4," katanya.

Dengan demikian akan ada tiga perusahaan yang akan mengambil peran disini. Kami mempertimbangkan juga ketersediaan material. Sedangkan yang di Amfoang materialnya relatif mudah didapat sehingga nanti kalau kita bagi empat bisa ada 4 perusahaan.

Sementara di Kabupaten Manggarai Timur, di ruas jalan Bea Laing-Mukun- Mbasang. Dari panjang jalan 17,5 Km yang sudah ada dananya dibagi 3 segmen sehingga ada tiga pengusaha yang menangani ruas jalan tersebut.

Selain membaginya dalam segmen, strategi lain Dinas PUPR NTT ialah dengan mempercepat proses pelelangan dan penandatanganan kontrak. "Kita rencanakan bulan Januari 2019 kita tanda tangan kontrak dan paling lambat bulan Februari. Sehingga sebelum proyek APBN dan APBD II jalan, proyek APBD I sudah mulai jalan," katanya.

Sumber:

http://kupang.tribunnews.com/2018/10/17/ini-strategi-dinas-pupr-ntt-menyukseskan-program-pembangunan-jalan-provinsi-2019