Keseriusan Pemprov
NTT membangun jalan provinsi dengan menetapkan skala prioritas
penanganan pada tahun 2019 harus diimbangi dengan sumber daya material dan
sumber daya para penyedia jasa (pengusaha). Sebab panjang jalan yang harus
ditangani dalam satu ruas jalan mencapai puluhan kilometer.
Lalu, bagaimana strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Provinsi NTT sebagai lembaga teknis yang menanganai infrastruktur jalan dalam
mengantisipasi terjadinya masalah dalam pelaksanaannya?
"Ini adalah
program pemerintah provinsi dalam hal ini Bapak Gubernur. Sebagai pembantu
gubernur, tugas kami adalah bagaimana merealisasikannya, termasuk mengatur
strateginya sehingga program ini bisa berjalan dan sukses tanpa masalah,"
kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTT, Ir. Andre W
Koreh, MT, Selasa (16/10/2018).
Khusus ruas jalan Bokong-Lelogama
di Kabupaten Kupang, jelas Andre, total panjang ruas jalan tersebut 55 Km.
Namun setelah dicek di lapangan, ternyata hanya 40 Km yang perlu ditangani.
Sedangkan 15 Km lainnya masih dalam kondisi baik.
Karena panjangnya jalan yang ditangani di ruas jalan ini, demikian Andre,
maka strategi penanganan yang dilakukan dengan membagi penanganan ruas jalan
ini menjadi 4 segmen. Masing-masing segmen 10 km, sehingga nanti paling tidak
ada 4 pengusaha yang akan menangani ruas jalan tersebut. Dengan pembagian ini
beban pengerjaan jalan itu terdistribusi, tidak hanya dikerjakan oleh satu
orang pengusaha.
Pertimbangannya, kata Andre, kalau dikerjakan satu pengusaha saja, nilai
pekerjaannya juga akan menjadi susah. Kualifikasinya pun akan menjadi lebih
besar. Dan kalau gagal resikonya juga cukup besar.
"Karena itu kami membaginya menjadi 4 segmen, dengan pertimbangan
supaya paling tidak ada 4 perusahaan nanti yang mengerjakan di satu ruas ini.
Dengan hitungan satu perusahaan tangani 10 km," katanya.
Dengan pembagian ini, jelas Andre, kalau terjadi kegagalan maka tidak
semuanya gagal. Dari empat pengusaha tersebut, kita berusaha tidak boleh ada
yang gagal. Karena itu manajemen resikonya juga kami harus perhitungkan.
"Jangan sampai kalau hanya satu paket dan ternyata ada masalah, gagal
seluruhnya, atau mengalami ketidaksesuaian rencana seluruhnya. Itu sebabnya
kami bagi menjadi 4 segmen," katanya.
Begitu juga di ruas jalan Nggongi-Malahar, Kabupaten Sumba Timur. Dari
70-an Km, tahap pertama yang sudah disiapkan desainnya 40 Km. Tapi uang yang
tersedia baru untuk 20 Km.
"Untuk penanganan jalan sepanjang 20 Km ini kami tidak membangunnya
menjadi dua paket tapi menjadi tiga paket. Tentu ada pertimbangan teknis.
Karena kita juga lihat kesulitan material, sehingga di Sumba Timur dibagi
8-8-4," katanya.
Dengan demikian akan ada tiga perusahaan yang akan mengambil peran disini.
Kami mempertimbangkan juga ketersediaan material. Sedangkan yang di Amfoang
materialnya relatif mudah didapat sehingga nanti kalau kita bagi empat bisa ada
4 perusahaan.
Sementara di Kabupaten Manggarai Timur, di ruas jalan Bea Laing-Mukun-
Mbasang. Dari panjang jalan 17,5 Km yang sudah ada dananya dibagi 3 segmen
sehingga ada tiga pengusaha yang menangani ruas jalan tersebut.
Selain membaginya dalam segmen, strategi lain Dinas
PUPR NTT ialah dengan mempercepat proses pelelangan dan
penandatanganan kontrak. "Kita rencanakan bulan Januari 2019 kita tanda
tangan kontrak dan paling lambat bulan Februari. Sehingga sebelum proyek APBN
dan APBD II jalan, proyek APBD I sudah mulai jalan," katanya.
Sumber:
Komentar
Posting Komentar