RPJMD Provinsi Dan Kabupaten/Kota Harus Sinkron

Para bupati dan wabup berpegangan tangan bersama Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat, Wagub Josef Nae Soi, Sekda Ben Polo Maing, serta Forkopimda Provinsi NTT sebagai simbol penyatuan tekad mendukung visi NTT Bangkit NTT Sejahtera, di Palacio Hotel Aston Kupang, Selasa (23/10) kemarin.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) antara provinsi dengan 22 kabupaten/kota harus sinkron sehingga program strategis yang dicanangkan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) bisa terlaksana dengan baik.

Demikian disampaikan sejumlah bupati dalam dialog Gubernur VBL dan Wagub Josef Nae Soi bersama para bupati/wali kota, unsur Forkopimda Provinsi dan kabupaten/kota di Palacio Hotel Aston Kupang, Selasa (23/10) kemarin.

Dalam dialog yang dipandu Sekda NTT Benediktus Polo Maing itu, para bupati pada umumnya mendukung penuh arah kebijakan strategis Gubernur VBL dan Wagub JNS.

Para Bupati dan Wabup yang hadir di antaranya Plt Bupati Kupang Korinus Masneno, Bupati TTU Raymundus Fernandes, Bupati Malaka Stef Bria Seran, Bupati Rote Ndao Leonard Haning, Pj Bupati Sabu Raijua Nikodemus Rihi Heke, Bupati Manggarai Deno Kamilus, Wabup Manggarai Barat Maria Geong, Bupati Ende, Marsel Petu, Bupati Sikka Roberto Diogo Idong, Bupati Flotim Antonius HG Hadjon, Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur, dan Bupati Sumba Barat Agustinus Niga Dapawole.

Dalam sesi dialog, Bupati Manggarai Deno Kamilus mengatakan, bangkit dan sejahtera menggugah dan mengajak cara kerja baru dan perilaku baru. Selain itu, mengubah cara berpikir dan bersikap dalam membangun NTT lima tahun ke depan.

“Saya kira tugas kita untuk mendukung penuh segala tekad dan gagasan gubernur dan wakil gubernur selama lima tahun ke depan,” ungkap Kamilus.

Menurutnya, RPJMD Kabupaten Manggarai sudah berjalan tiga tahun sehingga perlu ada pertemuan-pertemuan lanjutan untuk mensinkronisasikan program provinsi dengan kabupaten.

Ia menambahkan, NTT juga harus bisa mewujudkan masyarakat ekonomi NTT dengan memaksimalkan potensi-potensi yang ada.

“Paling tidak di akhir tahun dan awal 2019, perdagangan antarpulau dan antarkabupaten di NTT bisa berkembang dan ujungnya ekonomi bisa berkembang di NTT,” tandasnya.

Senada dengan Kamilus, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kupang Korinus Masneno mengatakan salah satu masalah yang terjadi di daerah uakni, pemerintah pusat hanya mengalokasikan penyediaan fisik, sedangkan guru dan lainnya tidak ada.

Sementara, untuk mendukung Revolusi Hijau, pihaknya telah mewajibkan setiap kepala keluarga (KK) menanam 100 pohon anakan kelor dari 35 ribu KK di Kabupaten Kupang. Menurutnya, dengan jumlah ini, maka mproduksi kelor cukup dan layak dibangun pabrik.

“Mungkin saat ini dengan mendirikan pabrik daun kelor di Kabupaten Kupang. Kalau ada pabrik akan semangat untuk menanam,” katanya.

Korinus mengatakan, agar nasibnya tidak seperti pohon jarak, makan proyek penanaman kelor harus dibangun pabrik agar tidak mubazir atau punya nasib sama seperti jarak.

Bupati Rote Ndao, Lens Haning mengatakan, terkait program pendidikan, ekonomi dan kesehatan, maka tentu pihaknya akan menyesuaikan dengan visi misi gubernur dan wakil gubernur NTT. Menurutnya, program akan berjalan kalau rencananya seirama.

Ia mengatakan, prinsipnya perlu ada kolaborasi program dalam percepatan pembangunan, sehingga forum semacam ini harus terus dilakukan termasuk bersama legislatif. Menurutnya, langkah percepatan akan bisa berjalan seirama jika kolaborasi antara eksekutif dan legislatif berjalan dengan baik.

“Forum macam ini undang DPRD untuk mendengar termasuk dari komisi dan ketua fraksi,” katanya.

Sementara itu, Bupati TTU Ray Fernandes mengatakan, untuk keberlanjutan dan mensinergikan program dan visi-misi, maka perlu dibentuk tim. Menurutnya, jika semua program sinergi, maka akan terkoneksi antara provinsi dan kabupaten/kota.

Sumber:

http://www.victorynews.id/rpjmd-provinsi-dan-kabupatenkota-harus-sinkron/