 |
Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Ir. Andre W Koreh, MT
saat menjadi moderator dalam sarasehan infrastruktur di Grand Mutiara Kupang,
Kamis (29/11/2018).
|
Sarasehan bertajuk Infrastruktur
Dalam Nusa Tenggara Timur Bangkit Menuju Sejahtera menghasilkan sembilan
kesimpulan.
Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Ir. Andre W Koreh, MT selaku moderator,
menyampaikan poin pertama kesimpulan, yakni infrastruktur adalah hal yang
peting dalam pembangunan.
Kedua, pembangunan infrastruktur bisa dilakukan dengan atau melalui APBN,
Pembiayaan Investasi Non Aggaran (PINA) dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU) melalui pelaksanaan secara bertahap.
Ketiga, persentase pertumbuhan ekonomi NTT dinaikkan dan angka kemiskinan
diturunkan 10 persen hingga 12 persen.
Keempat, pembangunan infrastruktur harus tuntas dan sebagai sasaran untuk
pengembangan sektor pariwisata.
Kelima, pemerintah kabupaten dan kota tetap mendukung program-program
pembangunan dengan koordinasi gubernur dan wakil gubernur NTT.
Keenam, peningkatan SDM tetap mendapat perhatian pemerintah.
Ketujuh, semua tenaga kerja harus dilindungi dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Delapan, semua pekerja jasa konstruksi khusus APBD I siap dijamin oleh PT.
Jamkrida.
Sedangkan
kesembilan, perlu adanya koordinasi antardinas dalam rangka optimalissi pembangunan infrastruktur.
Kegiatan yang berlangsung di
Grand Mutiara Kupang, Kamis (29/11/2018), dalam rangka memperingati Hari Bakti
ke-73 PU tingkat Provinsi NTT yang dirangkaikan dengan peringatan Hari BPJS
ke-47.
Andre Koreh menjelaskan, Hari Bakti PU diperingati pada 3 Desember 2018
ini. Sebelum sarasehan, berbagai kegiatan sudah dilakukan Dinas
PUPR NTT, di antaranya ziarah ke Taman Makam Pahlawan Dharmaloka Kupang.
Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi memuji pelaksanaan sarasehan. Josef
mengatakan, forum itu dilakukan untuk menghimpun masukan dan saran dari para
pemangku kepentingan demi mewujudkan NTT Bangkit, NTT Sejahtera.
"Tadi itu bagus sekali ada
saran dan masukan positif bagi pemerintah dalam membangun infrastruktur di NTT.
Hal-hal itu bisa memicu kami untuk lebih giat dalam bekerja dan terukur,"
ujar Josef.
Ditemui terpisah, Ketua Komidi V DPRD NTT, David Melo Wadu, ST
mengingatkan Pemprov NTT merencanakan secara baik pembangunan infrastruktur jalan.
David mengatakan, pola penanganan infrastruktur sesuai yang direncanakan
pemerintah, yakni pembangunan jalan dengan struktur hotmix. Namun jika dilihat
dari sisi anggaran tidak mencukupi.
Menurutnya, jalan provinsi yang harus diperbaiki sepanjang 1.206 km.
Apabila dibangun dalam tiga tahun maka dalam setahun ada sekitar 402 km yang
harus diperbaiki, membutuhkan biaya sekitar Rp 1,2 triliun. Sementara alokasi
APBD NTT hanya Rp 508 miliar.
Politisi PDIP ini mengatakan, akan mempertanyakan dalam rapat bersama Bappeda
dan tim anggaran pemerintah daerah.
"Saya akan
pertanyakan, kekurangan uang itu diambil dari mana? Memang salah satu terobosan
yang bisa dilakukan dengan debit pinjaman daerah melalui Sarana Multi
Infrastruktur (SMI) di bawah Kemenkeu RI," ujarnya.
Sumber:
Komentar
Posting Komentar