Ini Sembilan Kesimpulan Sarasehan Bertajuk Infrastruktur Dalam NTT Bangkit Menuju Sejahtera

Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Ir. Andre W Koreh, MT saat menjadi moderator dalam sarasehan infrastruktur di Grand Mutiara Kupang, Kamis (29/11/2018).

Sarasehan bertajuk Infrastruktur Dalam Nusa Tenggara Timur Bangkit Menuju Sejahtera menghasilkan sembilan kesimpulan.

Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Ir. Andre W Koreh, MT selaku moderator, menyampaikan poin pertama kesimpulan, yakni infrastruktur adalah hal yang peting dalam pembangunan.

Kedua, pembangunan infrastruktur bisa dilakukan dengan atau melalui APBN, Pembiayaan Investasi Non Aggaran (PINA) dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) melalui pelaksanaan secara bertahap.

Ketiga, persentase pertumbuhan ekonomi NTT dinaikkan dan angka kemiskinan diturunkan 10 persen hingga 12 persen.

Keempat, pembangunan infrastruktur harus tuntas dan sebagai sasaran untuk pengembangan sektor pariwisata.

Kelima, pemerintah kabupaten dan kota tetap mendukung program-program pembangunan dengan koordinasi gubernur dan wakil gubernur NTT.

Keenam, peningkatan SDM tetap mendapat perhatian pemerintah.

Ketujuh, semua tenaga kerja harus dilindungi dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Delapan, semua pekerja jasa konstruksi khusus APBD I siap dijamin oleh PT. Jamkrida.

Sedangkan kesembilan, perlu adanya koordinasi antardinas dalam rangka optimalissi pembangunan infrastruktur.

Kegiatan yang berlangsung di Grand Mutiara Kupang, Kamis (29/11/2018), dalam rangka memperingati Hari Bakti ke-73 PU tingkat Provinsi NTT yang dirangkaikan dengan peringatan Hari BPJS ke-47.

Andre Koreh menjelaskan, Hari Bakti PU diperingati pada 3 Desember 2018 ini. Sebelum sarasehan, berbagai kegiatan sudah dilakukan Dinas PUPR NTT, di antaranya ziarah ke Taman Makam Pahlawan Dharmaloka Kupang.

Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi memuji pelaksanaan sarasehan. Josef mengatakan, forum itu dilakukan untuk menghimpun masukan dan saran dari para pemangku kepentingan demi mewujudkan NTT Bangkit, NTT Sejahtera.

"Tadi itu bagus sekali ada saran dan masukan positif bagi pemerintah dalam membangun infrastruktur di NTT. Hal-hal itu bisa memicu kami untuk lebih giat dalam bekerja dan terukur," ujar Josef.

Ditemui terpisah, Ketua Komidi V DPRD NTT, David Melo Wadu, ST mengingatkan Pemprov NTT merencanakan secara baik pembangunan infrastruktur jalan.

David mengatakan, pola penanganan infrastruktur sesuai yang direncanakan pemerintah, yakni pembangunan jalan dengan struktur hotmix. Namun jika dilihat dari sisi anggaran tidak mencukupi.

Menurutnya, jalan provinsi yang harus diperbaiki sepanjang 1.206 km. Apabila dibangun dalam tiga tahun maka dalam setahun ada sekitar 402 km yang harus diperbaiki, membutuhkan biaya sekitar Rp 1,2 triliun. Sementara alokasi APBD NTT hanya Rp 508 miliar.

Politisi PDIP ini mengatakan, akan mempertanyakan dalam rapat bersama Bappeda dan tim anggaran pemerintah daerah.

"Saya akan pertanyakan, kekurangan uang itu diambil dari mana? Memang salah satu terobosan yang bisa dilakukan dengan debit pinjaman daerah melalui Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di bawah Kemenkeu RI," ujarnya.

Sumber:

http://kupang.tribunnews.com/2018/12/03/ini-sembilan-kesimpulan-sarasehan-bertajuk-infrastruktur-dalam-ntt-bangkit-menuju-sejahtera?page=1