 |
| Kepala Dinas PUPR NTT, Ir. Andre W Koreh, MT |
 |
Paket Peningkatan Jalan Barate
Manubelon Naikliu di Kabupaten Kupang menggunakan DAK TA 2018 kondisi 0 persen
|
 |
Paket Peningkatan Jalan Barate
Manubelon Naikliu di Kabupaten Kupang menggunakan DAK TA 2018 kondisi 50
persen.
|
 |
Gagasan Kadis PUPR NTT dalam media
|
 |
Paket Peningkatan Jalan Barate
Manubelon Naikliu di Kabupaten Kupang menggunakan DAK TA 2018 kondisi 100
persen.
|
VISI pembangunan
daerah NTT di bawah kepemimpinan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, dan
Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi adalah NTT Bangkit Menuju Masyarakat
Sejahtera. Salah satu dari lima Misi yang dilakukan adalah Meningkatkan
Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur di NTT.
Berkaitan dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT tersebut,
bagaimana implementasinya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Provinsi NTT sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani infrastruktur
jalan, jembatan, SDA dan irigasi di Provinsi NTT? Untuk menjelaskan hal
tersebut, berikut petikan hasil wawancara Pos Kupang dengan Kepala Dinas PUPR
NTT, Ir. Andre W Koreh, MT di ruang kerjanya, pekan lalu.
Visi
Gubernur NTT dan Wakil Gubernur NTT adalah NTT Bangkit Menuju Masyarakat
Sejahtera, dan salah satu misinya Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas
Infrastruktur di NTT. Bisa dijelaskan lebih jauh mengenai visi dan misi
tersebut?
Visi NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera dan misi Meningkatkan
Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur di NTT, merupakan bukti komitmen kuat
dari Pak Gubernur dan Wakil Gubernur NTT untuk meningkatkan ketersediaan
dan kualitas infrastruktur di NTT. Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur
menyadari betul bahwa infrastruktur itu sangat penting dalam mempercepat
kemajuan pembangunan, dalam memperlancar konektivitas antardaerah. Tanpa
infrastruktur yang baik seperti jalan dan jembatan, usaha mempercepat kemajuan
pembangunan itu tidak mungkin bisa terwujud.
Sebagai organisasi perangkat daerah yang menangani langsung
infrastruktur, bagaimana implementasi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur
ini di Dinas
PUPR NTT?
Kalau saya petakan, Gubernur dan Wakil Gubernur sudah punya goodwill yang
kuat. Kedua pemimpin ini mempunyai mimpi yang besar sekali dalam memajukan
pembangunan di Provinsi NTT. DPRD NTT juga sudah punya political will
yang kuat. Nah, sebagai pembantu Gubernur, saya sebagai Kepala Dinas PUPR NTT yang
menangani langsung infrastruktur tentu akan menjabarkannya dalam bentuk
konsep-konsep kebijakan, lalu turun pada program kegiatan sehingga visi, misi
dan mimpi besar Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur itu bisa tercapai.
Bagaimana
menjabarkan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT tersebut?
Perlu diketahui bahwa visi dan misi itu masih merupakan mimpi besar, bukti
adanya komitmen, adanya goodwill dan political will dari dua pemimpin kita ini
dalam memajukan pembangunan daerah. Tapi untuk bisa merealisasikan
goodwill, political will, mimpi dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur itu
perlu didukung dua variabel, yaitu ketersediaan finansial dan sumber daya
manusia (SDM) para pelaksana.
Anggaran atau dana terbatas selalu menjadi keluhan
dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur selama ini, bagaimana
bisa mengatasinya?
Anggaran menjadi persoalan klasik
yang dihadapi bukan hanya oleh daerah ini (NTT) tapi juga dihadapi oleh negara
ini. Anggaran itu jadi persoalan karena pembangunan
infrastruktur itu mahal. Karena itu untuk bisa melaksanakannya
memang harus mencari sumber-sumber penerimaan daerah tidak saja lewat APBN dan
APBD, tapi juga sumber-sumber lainnya.
Darimana
saja sumber pendanaan yang bisa didapatkan untuk pembiayaan pembangunan
infrastruktur?
Pembangunan infrastruktur itu ada
tiga sumber pendanaan yang mungkin bisa dipakai. Pertama, investor. Kita harus mengundang investor
masuk untuk menginvestasikan uangnya. Tentu caranya dengan memberi kemudahan
dan membuka peluang kepada calon investor, memberi dia insentif supaya dia mau
menanamkan uangnya. Persoalannya adalah investor dapat apa? Kalau dia
mengeluarkan uang untuk membangun infrastruktur tentu dia membutuhkan feedback,
pengembalian uangnya. Untuk itu kita harus kaji, infrastruktur apa yang bisa
memberi keuntungan yang signifikan terhadap suatu investasi.
Kedua, pinjaman. Pemerintah meminjam kepada
sumber-sumber keuangan negara, termasuk meminjam ke pemerintah pusat. Atau
kerja sama antara pemerintah dan badan usaha. Ketiga,
menggunakan APBN dan APBD seperti yang sekarang ini dan yang kita tahu nilainya
kecil. Karena itu memang dibutuhkan kerja keras, kreativitas dan relasi yang
kuat supaya dana dari mana-mana termasuk dari investor itu datang. Itulah
sumber-sumber pendanaan untuk infrastruktur. Kalau sekarang kita hanya masih
mengandalkan DAU dan DAK, tentu tidak bisa mengatasi semua kebutuhan
infrastruktur. Memanfaatkan dana DAU dan DAK juga harus dilakukan seefektif
mungkin. Disini dibutuhkan ketajaman dari sebuah perencanaan pembangunan infrastruktur.
Bisa dijelaskan, maksud memanfaatkan DAU dan DAK harus dilakukan seefektif
mungkin?
Maksudnya, jangan sampai kita membangun infrastruktur tidak di tempat
yang dibutuhkan, tapi lebih kepada membangun infrastruktur di hal-hal yang
sifatnya populis. Dengan kata lain, kita membangun infrastruktur di tempat yang
diinginkan, bukan di tempat yang dibutuhkan. Nah untuk menentukan hal ini
dibutuhkan SDM yang kuat.
Kaitan ketersediaan SDM dengan tercapainya visi-misi Gubernur
dan Wakil Gubernur NTT bagaimana?
Pembangunan itu harus dilakukan oleh orang yang memiliki SDM yang baik agar
bisa berhasil. Masalah SDM ini antara lain soal attitude (sikap), kapasitas
kita. Jadi tidak cukup hanya kita butuh SDM yang kuat dan yang pandai, tapi
juga butuh SDM yang mempunyai mental yang baik, punya perangai dan perilaku
yang baik, kapasitas, punya loyalitas, punya dedikasi, dan punya komitmen
sehingga tidak kerja asal-asalan. SDM inilah yang menjadi faktor penentu
mewujudkan keberhasilan mencapai NTT Bangkit dan Sejahtera.
Walaupun NTT Bangkit dan Sejahtera itu sendiri
juga never ending. Tapi yang dibutuhkan sekarang adalah sebuah pergeseran
mindset untuk bangkit dari kondisi saat ini menuju kesejahteraan yang
diharapkan.
Mengenai masalah SDM dalam pembangunan
infrastruktur, bisa dijelaskan, apakah SDM aparatur atau pelaku jasa
konstruksi?
Menyangkut SDM ini dua-duanya, baik SDM aparatur
maupun SDM pelaku jasa konstruksi. Di jasa konstruksi ada pelaku infrastruktur
yang juga tersegmentasi (terbagi) menjadi dua, yaitu pengguna jasa (pemerintah)
dan penyedia jasa (non pemerintah). Keduanya harus berkolaborasi. Tidak
bisa hanya mengandalkan satu saja. Katakanlah keinginan untuk membangun NTT
oleh para pengguna saja dalam hal ini pemerintah yang menggunakan jasa
konstruksi itu, tapi kalau para penyedianya tidak handal, SDMnya terbatas,
bisa-bisa yang dihasilkan juga sesuatu yang buruk. Bangun jalan yang jelek,
bangun jembatan yang buruk, bangun embung, bendungan, irigasi dan perumahan
yang buruk, sistem air minum yang baruk. Jadi walaupun ada niat baik, punya
goodwill yang baik tapi kalau tidak didukung ketersediaan anggaran dan SDM yang
baik maka akan sia-sia juga. Karena itu, SDM ini sebenarnya sebagai motor
penggerak. Kalau SDM-nya lemah, uang yang banyak pun akan menjadi sia-sia.
Sebaliknya, SDM yang handal, SDM yang kuat, inovatif, kreatif, maka uang
sedikitpun bisa menjadi sesuatu yang besar. Itulah yang disebut dengan efektif
dan efisien.
Apa yang dilakukan untuk meningkatkan SDM?
Klasik, yaitu pelatihan maupun pengalaman. UU Jasa Konstruksi Nomor 2
Tahun 2016 mengisyaratkan semua pelaku jasa konstruksi yang bergerak di bidang
infrastruktur wajib hukumnya punya tenaga kerja yang bersertifikat. Itu artinya
dia harus berkualitas. Supaya punya sertifikat dia harus mengikuti pelatihan.
Kalau dia sudah berlatih, dia harus diuji. Setelah diuji, dia harus punya
sertifikat. Dengan sertifikat ini dia menjadi terlegitimasi bahwa dia orang
yang berkualitas. Dia mampu bersaing. Walaupun itu ada tahapan-tahapannya, dan
jenis-jenisnya. Itu yang diamanatkan oleh UU. Memang SDM ini paripurna.
Untuk itu memang harus by design untuk menghasilkan SDM yang paripurna, handal
dan outputnya nanti jelas. Output dari SDM yang handal tadi belum selesai, dia
harus ditransformasikan dalam hasil kerja. Setelah mendapat sertifikat harus
diuji lagi baik secara fisik pekerjaan mupun secara administrasi.
Demikian juga pengguna jasa. Para
aparatur sipil negara (ASN) pada satuan kerja, perangkat daerah, pejabat
pembuat komitmen, mereka juga harus berkualitas supaya bisa mengimbangi.
Nah paling celaka kalau penyedia dan pengguna berkolaborasi untuk sesuatu yang
buruk, kalau attitude-nya rendah, mentalnya buruk. SDM yang handal itu
mentalnya baik, dia harus punya kemampuan yang baik. Dia juga punya dedikasi
untuk maju, dia juga punya loyalitas. Bayangkan orang yang pandai, orang yang
handal tapi tidak loyal.
Program besar Gubernur dan Wakil Gubernur NTT sekarang akan
menuntaskan jalan provinsi dalam 3 tahun. Dari segi kesiapan SDM pengguna
jasa bagaimana?
Sekarang kami berusaha untuk menjabarkan visi misi Bapak Gubernur itu
dalam program-program. Saya dengan jajaran PU, khusus di bidang jalan, sudah
menyiapkan rencana untuk tahun pertama 2019. Kami berusaha supaya perencanaan
jalan ini betul-betul fungsional. Sebab kami yang selama ini biasa bangun jalan
hanya 45 Km, mulai tahun 2019 naik menjadi 150 Km. Artinya, ada kenaikan yang
sangat signifikan. Tentu kita akan mengawal itu supaya melahirkan
produk-produk desain yang berkualitas supaya bisa implementatif. Untuk
mewujudkan keinginan tersebut, tentu kami membaginya dalam tiga tahun
kami harus bangun berapa? Berapa itu kami harus konversikan ke dalam
uang. Paling tidak kita butuhkan Rp 1,3 triliun selama 3 tahun.
Bagaimana
kesiapan SDM penyedia jasa?
Nah di bidang penyedia
jasa, dalam hal ini para kontraktor dan konsultan, mereka juga harus handal.
Mereka juga harus mempersiapkan diri. Sebab menjadi sia-sia perencanaan itu
kalau orang-orang yang mengerjakan itu tidak becus bekerja. Penyedia jasanya
keja asal-asalan.
Sumber:
Komentar
Posting Komentar