Kelemahan Penyerapan Anggaran Mesti Dievaluasi

PENGHARGAAN. Wagub NTT, Josef Nae Soi dan Kepala Kanwil DJPb NTT, Lydia Kurniawati Christyana pose bersama empat bupati yang menerima TyFlo Award, Selasa (30/7) di Grand Mutiara Ballroom Kupang.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTT, Selasa (30/7) menggelar kegiatan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semester I 2019 di Grand Mutiara Ballroom Kupang. Kegiatan yang mengusung tema ‘Optimalisasi APBN Menuju NTT Sejahtera’ tersebut dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Josef Nae Soi, Sekretaris Daerah (Sekda) NTT, Ben Polomaing, para bupati/wakil bupati, pimpinan instansi vertikal, pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT, insan pers dan undangan lainnya.

Wagub NTT, Josef Nae Soi dalam sambutan, menegaskan, tidak boleh ada lagi toleransi terkait penyerapan anggaran, baik APBD maupun APBN. Demi kepentingan rakyat, penyerapan anggaran harus dilakukan secara optimal bahkan maksimal.

“Kita di NTT butuh dana (banyak). Masa sudah diberi dana yang besar, kita tak mampu mengeksekusinya. Saya harap ke depan tidak boleh ada toleransi dalam penyerapan anggaran. Penyerapan sampai 99,9 persen itu bagus. Kalau hanya 90 sampai 95 persen, itu tidak luar biasa menurut saya,” jelas Nae Soi.

Diceritakan Wagub Nae Soi, minggu lalu, seusai rapat terbatas yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait rencana anggaran belanja tahun 2020 dan pelaksanaan anggaran tahun 2019 di Istana Negara Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta perhatian khusus Pemprov NTT agar penyerapan anggaran ditingkatkan lagi. Sebab penyerapannya masih sangat rendah.

Nae Soi mengatakan, proses untuk mendapatkan kucuran dana tersebut tidaklah mudah, karena ruang fiskal APBN sangat terbatas. Oleh karena itu, hal-hal yang menjadi kelemahan pada tahun sebelumnya, harus dijadikan sebagai bahan evaluasi.

“Dengan menggunakan analisa SWOT, kita bisa melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sehingga pada tahun berikutnya kita dapat melakukan program atau kegiatan dengan anggaran yang ada tanpa kesulitan. Jangan sampai pemerintah pusat menganggap kita tidak mampu, sehingga mengurangi jumlah anggaran pada tahun berikutnya,” kata mantan anggota DPR RI itu.

Wagub mengajak semua pihak yang mengelola dana-dana APBN, baik itu Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa maupun dana lainnya agar dapat melakukan evaluasi untuk peningkatan penyerapan.

“Sebagai mantan Pansus Undang-Undang Desa, terus terang saya merasa sakit hati kalau seandainya ada laporan Dana Desa tidak diserap. Bahkan ada beberapa kabupaten yang belum cairkan ke rekening desa. Saya mohon dengan hormat kepada kita semua supaya ke depan (semester dua) realisasi anggaran kita lebih baik,” pungkas Wagub.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb NTT, Lydia Kurniawati Christyana mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari telah diamanahkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019 dan daftar Alokasi Transfer Daerah tahun 2019 pada akhir tahun 2018 dengan UU Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019.

“Kita ingin dana-dana ini berdampak lebih besar pada roda perekonomian dan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan lebih cepat,”jelas Christyana.

Lidya menyebutkan, APBN yang ada di wilayah Provinsi NTT sebesar Rp. 16.679 triliun dengan target pendapatan Rp. 362,1 miliar. Jika dibandingkan, anggaran pendapatan jelas jauh di bawah anggaran belanja. Dari porsi APBN sebesar Rp.16.679 triliun, anggaran belanja untuk Kementerian/Lembaga (K/L) Rp. 10.176,43 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp. 3.482,48 miliar dan Dana Desa Rp 3.020,50 miliar.

“Realisasi penyerapan anggaran secara keseluruhan pada semester satu atau sampai bulan Juni mencapai Rp. 5,889 triliun atau 35 persen. Realisasi ini masih di bawah target nasional sebesar 40 persen. Namun capaian ini masih lebih baik dibandingkan tahun lalu yang mencapai 29 persen,” katanya.

“Berita baiknya, setelah saya cek sistem kami pada hari ini, realisasinya sudah mencapai 44 persen. Ada lonjakan sekitar 10 persen selama satu bulan ini. Kami harapkan triwulan ketiga bisa mencapai 75 persen,” sebut Lydia.

Khusus untuk DAK Fisik, alokasi anggaran tahun 2019 di NTT sebesar 3.482.482.463.999, naik sebesar 11 persen dari tahun 2018. Sampai dengan tanggal 22 Juli lalu, telah terpenuhi semua syaratnya, sehingga realisasi penyaluran DAK Fisiki tahap satu (24 persen dari total DAK Fisik) telah mencapai 96 persen.

Untuk alokasi Dana Desa, alokasi anggaran tahun 2019 di NTT sebesar Rp. 3.020,50 miliar, naik sebesar 8 persen dari tahun 2018 sebesar Rp. 2.549,55 miliar. Realisasi penyaluran sampai dengan 19 Juli 2019 sebesar Rp. 1.806,23 miliar atau 59,8 persen.

“Permasalahan penyerapan Dana Desa yang masih belum optimal menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Sebab sepanjang dana ini belum masuk ke rekening kas desa, belum bisa dimanfaatkan dalam rangka pelayanan publik di desa. Kami bertekad untuk melakukan tugas kami secara optimal dalam mempercepat proses penyerapan dana-dana ini, “kata Lidya.

Selanjutnya mengenai pendapatan, Lidya menyebutkan, target penerimaan semester I yang bersumber dari perpajakan di wilayah NTT sebesera Rp. 1.463.737.100.000. Realisasi penerimaan sampai dengan semester I sebesar Rp. 1.078.724.374.435 atau 73,7 persen dari target penerimaan.

“Ini positif karena penerimaan pajak pada semester I tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 1,34 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” tandasnya.

Untuk pengelolaan penerimaan Kepabeanan dan Cukai dengan target penerimaan Rp. 1,06 miliar, realisasi sampai dengan semester I tahun 2019 sebesar Rp. 254,03 juta. Sedangkan untuk kegiatan ekspor, impor dan cukai, sampai dengan semester I sebanyak 1.648 dokumen dengan jumlah pungutan sebesar Rp. 532.936.831.200. untuk pelaksanaan pemeriksaan kapal wisata asing (Yacht/Cruise) sebanyak 11 kali sampai dengan 26 Juli 2019.

Terkait pengelolaan kekayaan Negara, sampai dengan semester I, jumlah pengguna jasa sebanyak 621 Satker dengan nilai buku BMN Rp. 68.889.264.766.696 dengan capaian PNBP Rp. 2.794.165.146 atau naik 61,20 persen dari capaian tahun 2018 sebesar Rp. 1.710.028.322.

Untuk diketahui, bersamaan dengan kegiatan evaluasi pelaksanaan APBN semester I tahun 2019, diluncurkan pula maskot Kanwil DJPb NTT yang diberi nama Tyflo (Treasury Flobamora). Selain itu, ada pemberian penghargaan kepada penerima Dana Transfer yang memiliki penyerapan terbaik di semester I. Untuk instansi vertikal, peringkat terbaik diraih oleh KPU Kota Kupang.

Untuk Satuan Kerja (Satker) diraih oleh BPS NTT. Penyerap Satker Dekonsentrasi terbaik diraih oleh Bappelitbanda Provinsi NTT. Satker Tugas Pembantuan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumba Timur. Pemerintah Daerah (Pemda) terbaik pengelolaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) diraih Kabupaten Sumba Barat.

Untuk Pemda dengan pencairan Dana Desa terbaik tahap I dan II tahun 2019 diraih oleh Kabupaten Manggarai Barat. Pemda dengan penyerapan DAK Fisik 2019 terbaik diraih oleh Kabupaten TTS. Sementara Pemda dengan kontribusi pelayanan terbaik untuk usaha mikro diraih oleh Kabupaten Manggarai.

Sumber:

https://timorexpress.fajar.co.id/2019/07/31/kelemahan-penyerapan-anggaran-mesti-dievaluasi/