Saat ini setidaknya terdapat 314 ribu lebih rumah di Provinsi NTT yang tidak layak huni atau RTLH. Indikator rumah tidak layak huni itu termasuk berlantai tanah, berdinding debak/bambu dan tidak memiliki kamar mandi cuci kakus (MCK).
Hal ini disampaikan Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) NTT Bobby Pitoby kepada wartawan di Kupang, Senin (4/11). Menurut Bobby, RTLH ini tersebar di 22 kabupaten/kota di NTT.
“Jadi rumah tidak layak huni ini indikatornya itu tidak ada air bersih, penerangan lampu (listrik) masih lantai dan juga tidak ada MCK,” katanya.
Ia mengatakan, posisi NTT berada di urutan kedua di Indonesia dengan jumlah RTLH terbanyak. Karenanya, pemerintah kini memiliki program dalam mengatasi persoalan RTLH termasuk perumahan subsidi.
“Untuk kita di NTT ini nomor dua di Indonesia, karena mohon maaf dia luar masih banyak sekali rumah-rumah yang sangat sederhana,” katanya.
Bobby mengatakan, salah satu program untuk mengurangi RTLH yaitu melalui dana desa melalui swakelo. Sedangkan, REI NTT membangun rumah dengan berbagai program subsidi dari pemerintah.
Pembangunan perumahan subsidi oleh REI NTT, kata Bobby, saat ini sudah tersebar di 18 kabupaten/kota. Minus Kabupaten Alor, Malaka, Negekeo dan Kabupaten Lembata, karena masalah ketersediaan lahan dan lainnya.
“Jadi untuk mensejahterakan masyarakat tentunya melalui persediaan perumahan. Kita harapkan tiga tahun ke depan penyerapan perumahan subsidi dan program lain yang disiapkan pemerintah,” katanya.
Perumahan, lanjutnya, sudah menjadi variabel penting dalam mengurangi angkat kemiskinan di NTT dan meningkatan perekonomian masyarakat. Menurutnya, jika ada pemukiman perumahan, maka akan mempunyai dampak ekonomi.
Anggota REI NTT Frits Bessie menambahkan kebutuhan rumah subsidi di NTT sangat banyak, namun program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dibatasi. Apalagi dengan adanya program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).
Ia mengatakan, program BP2BT masyarakat akan mendapatkan bantuan uang muka Rp40 juta, tapi untuk memperolehnya sangat sulit, karena terkendala aturan dan persyaratan. Pihaknya bahkan menunggu sampai empat bulan, bagi sejumlah calon pembeli, tapi tidak memenuhi persyaratan.
“Memang ada bantuan uang muka Rp40 juta, tapi untuk mendapatkannya itu tidak gampang. Kita sudah menunggu sekitar empat bulan ada dua hingga tiga nasabah tidak dapat pembiayaan karena aturannya terlalu terbelit-belit,” katanya.
Tantangan Pemprov
Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTT Maksi Nenabu bersyukur jika angka backlog angka backlog (kesenjangan antara jumlah rumah yang terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan) di NTT tinggal 90.538 unit rumah. Sebab beberapa tahun lalu, angka backlog di NTT sangat tinggi yakni sekitar 400 ribu lebih unit rumah.
“Penurunan ini juga karena ada kontribusi dari REI NTT. kami berterima kasih karena tugas kami pemerintah menjadi ringan,” tandasnya.
Maksi membenarkan, RTLH di NTT masih sekitar 300-an ribu lebih unit, sehingga Pemprov NTT melalui Dinas PUPR punya tantangan berat untuk menuntaskannya.
Terkait dengan RTLH, Maksi menyebutkan, sesuai target RPJMD yang sudah ditetapkan, setiap tahunnya pemerintah berkomitmen mengurangi jumlah RTLH dari total RTLH yang ada saat ini.
“Saat kami paparkan ke Pak Gubernur, beliau tidak mau kalau jumlah RTLH berkurang hanya sedikit tiap tahunnya, harus banyak. Begitu juga dengan angka backlog. Untuk mewujudkan hal ini, kami dan semua OPD yang lain dituntut untuk bekerja keras. Jadi sekarang kami tengah merancang agar harapan Pak Gubernur bisa tercapai,” terangnya.
Sumber:
Komentar
Posting Komentar