Pemerintah Wajib Siapkan Informasi Pembangunan dan Keuangan

Dirjen Bina Keuangan Daerah , Kemendagri, Drs. Syarifuddin, M.M dan Sekda NTT, Ir. Ben Polo Maing hendak mengikuti acara sosialisasi Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Swiss Belinn Kristal, Rabu (19/2/2020) 

Pemerintah daerah (pemda) wajib menyiapkan informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah baik secara internal maupun eksternal. Informasi secara eksternal disampaikan kepada masyarakat.

Hal ini disampaikan Sekda NTT, Ir. Ben Polo Maing pada acara sosialisasi Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang berlangsung di Swiss Belinn Kristal, Rabu (19/2/2020).

Hadir pada acara ini Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri, Drs. Syarifuddin, M.M dan sejumlah pejabat, sejumlah pimpinan OPD, perwakilan pemerintah dari kabupaten dan kota se- NTT.

Menurut Polo Maing, dengan adanya UU 23/2014 tentang pemda mengamanatkan bahwa pemerintah wajib meyiapkan informasi perkembangan pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah.

"Informasi-informasi ini berfungsi secara internal dan eksternal. Secara eksternal kepada masyarakat.

Pemda wajib mengelola ini dalam sebuah sistem informasi pemerintah daerah," kata Polo Maing.

Dijelaskan, adanya UU 23/2014, informasi pemerintah daerah juga wajib diumumkan kepada masyarakat dan dilaporkan kepada kementerian.

"Ada yang penting terkait SIPD ,bagi kepala daerah yang tidak melaksanakan, maka ada sanksi, pertama yakni teguran tertulis dan sanksi kedua, adalah pemberian khursus pendalaman pemerintahan daerah," katanya.

Polo Maing yang juga sebagai pejabat yang membuka kegiatan ini mengatakan, pengaruh revolusi industri 4.0 dan kemajuan teknologi, di era ini pemerintah juga perlu menyesuaikan dengan kondisi tersebut.

"Pemerintah daerah perlu beradaptasi dengan responsif, pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien, karena itu pola kerja pemerintah harus dinamins dan terus melakukan perubahan sesuai perkembangan teknologi," katanya.

Dikatakan, penyelenggaran pemerintahan yang dinamis membutuhkan data dan informasi yang cepat dan tepat.

"Informasi yang tidak tepat berdampak pada pengambilan keputusan kebijakan publik yang tidak tepat pula," ujarnya.

Dia mengharapkan, peserta sosialisasi dapat menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya.

"Di era informasi yang terbuka dan kemajuan teknologi uang luar biasa, hal yang tidak terjadi pun dipercaya publik, bahwa hal itu terjadi, artinya perlu mengelola informasi publik secara baik," harap Polo Maing.

Dirjen Bina Keuangan Daerah , Kemendagri, Drs. Syarifuddin, M.M mengatakan, dengan perkembangan teknologi saat ini maka pemerintah perlu melakukan berbagai kegiatan untuk menyikapinya.

"Permendahri ini mengatur soal bagaimana informasi perintah daerah dan informasi keuangan daerah," kata Syarifuddin.

KhususDikatakan, dengan adanya  PP 12/2019 di mana pengelolaan keuangan ada beberapa hal yang berubah

Perubahan itu termasuk format atau struktur APBD .

'Kalau bicara APBD, ada struktur utama, yakni pendapatan, belanja dan pembiayaan. Tapi adanya Pemendagri 70/2019 ini ada sedikit perubahan. Karena itu untuk mensinkronkan hal ini Kemendagri mengeluarkan sebuah aplikasi sehingga kedepan harus satu data dan satu sistem

Kepala BKD NTT, Drs. Zakarias Moruk dalam laporan mengatakan, dengan adanya Permendagri No 70/2019, perlu perlu untuk disosialisasikan.

Menurut Zakarias, kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi dan

meningkatkan pemahaman SKPD dalam pengelolaan keuangan serta teknik pengumpulan data.

Sumber:

https://kupang.tribunnews.com/2020/02/19/pemerintah-wajib-siapkan-informasi-pembangunan-dan-keuangan?page=1