Presiden
Jokowi didampingi Gubernur NTT, Frans Lebu Raya berada di Bendungan Raknamo,
Kabupaten Kupang, Selasa (9/1/2018).
Semester pertama tahun anggaran 2018, penyerapan anggaran
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) per 1 Juli 2018 mencapai
27,34% atau senilai Rp 30,38 triliun dari total anggaran tahun 2018 sebesar Rp
111,06 triliun. Sementara progres fisiknya sebesar 30,26%.
Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR dalam rilis yang diterima, Sabtu (7/7/2018), menyebutkan, penyerapan anggaran terbesar di
Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp 12,16 trilun, Ditjen Bina Marga sebesar Rp
10,75 triliun, dan Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 4,80 triliun.
Sementara
untuk paket kontraktual di Kementerian PUPR tahun 2018 sebanyak 10.039 paket
dengan nilai Rp 87,14 triliun yang terdiri dari paket kontraktual satu tahun,
paket kontraktual tahun jamak baru dan lanjutan.
Hingga 4 Juli 2018, progres paket yang terkontrak sebanyak
8.647 paket dengan nilai kontrak Rp 71,13 triliun atau lebih kecil dari nilai
pagu Rp 74,54 triliun. Sehingga dari hasil lelang tersebut efisiensi yang
diperoleh mencapai Rp 3,41 triliun.
Untuk paket dalam proses lelang sebanyak 1.174 paket dengan nilai pagu Rp
10,37 triliun dan paket masih dalam tahap persiapan lelang sebanyak 216 paket
dengan nilai Rp 2,21 triliun.
Pemaketan pekerjaan konstruksi di Kementerian PUPR menjadi salah satu
indikator keberpihakan pemerintah akan hal tersebut. Adapun, kebijakan
pemaketan di Kementerian PUPR, sesuai arahan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono,
sebanyak 90% diperuntukan bagi kontraktor skala kecil menengah dan jasa
konsultan swasta.
Sumber:
|
Komentar
Posting Komentar