1 KM Jalan Provinsi = Rp 1 Miliar

 

PT SMI Beri Pinjaman Rp 189,7 Miliar

Untuk Pembangunan 189 KM Jalan Provinsi

KUPANG, TIMEX-Pemerintah Provinsi NTT segera membangun ruas jalan provinsi sepanjang 189 kilometer dengan dana Rp 189,7 miliar. Atau dirata-ratakan 1 kilometer jalan menghabiskan dana sekitar Rp 1 miliar.

Sumber dana ini dari pinjaman dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero. Rabu (5/8) dilakukan penandatanganan perjanjian pinjaman daerah antara Pemerintah Provinsi NTT dengan PT SMI di Ruang Rapat Gubernur NTT. Ruas jalan dengan status jalan provinsi ini terbagi dalam 16 ruas (paket) yang tersebar di NTT dan siap dibangun.

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat pada kesempatan tersebut mengatakan, penandatanganan pinjaman ini merupakan agenda penting untuk NTT. Diakui peristiwa tersebut merupakan yang pertama kali di NTT.

Peminjaman ini menurut Viktor Laiskodat, agar NTT bisa belajar meminjam sehingga tidak tergantung pada dana transfer.

“Kami mohon maaf kepada Dirut SMI karena agak terlambat dan sedikit mengalami kendala. Karena ini baru pertama. Tapi kami bersyukur dengan acara hari ini, kami sudah bisa belajar untuk pinjam. Ini langkah luar biasa untuk kami. Sehingga kalau lakukan pinjaman berikut bisa lebih lancar terutama administrasinya,” ujar Viktor.

Lebih lanjut mantan anggota DPR RI ini menyampaikan terima kasih karena dengan pinjaman ini sangat membantu mengatasi kendala infrastruktur NTT yang buruk.

Menurutnya, apabila pinjaman dan proses pembangunan ini berlangsung dengan baik maka terjadi peningkatan pendapatan pada sektor lainnya seperti pariwisata dan ekonomi.

“Kalau infrastruktur bisa berjalan baik, seluruh destinasi pariwisata kami yang sangat eksotik dan atraktif itu dapat berkembang dan ekonomi juga bertumbuh baik. Sekali lagi terima kasih kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri yang telah lakukan pembinaan sehingga kami dapat pinjaman ini. Ini memberikan manfaat yang besar untuk kami,” kata Viktor.

Dirinya menjamin pinjaman tersebut akan dimanfaatkan secara transparan dan akuntabel. “Pinjaman ini bukan untuk memperkaya pundi-pundi orang per orangan juga tidak untuk dikorupsi tapi semata-mata untuk memperbaiki infrastruktur demi menggerakan pariwisata sebagai prime mover pembangunan NTT,” sebutnya.

Dirut PT SMI, Edwin Syahruzad juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTT yang telah sabar dan teguh melalui berbagai proses sehingga bisa dilakukan penandatangan pembiayaan.

“Kami dari PT SMI telah menyetujui permohonan dari Pemprov NTT sebesar Rp 189,7 miliar. Yang terdiri atas dua fasilitas pembiayaan yakni fasilitas pertama untuk pembangunan 7 ruas jalan sebesar Rp 66 miliar dan fasilitas kedua juga untuk pembangunan 9 ruas jalan sebesar Rp 123,7 miliar. Pembangunan ruas jalan ini tersebar di pulau-pulau di NTT dan menjadi prioritas program Pemprov,” ungkap Edwin.

Untuk diketahui, PT SMI merupakan salah satu Special Mission Vehicle di bawah Kementerian Keuangan dengan mandat membantu percepatan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah di Indonesia.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti lewat video conference pada acara Penandatangan Perjanjian Pinjaman Daerah antara Pemerintah Provinsi NTT dengan PT SMI itu mengapresiasi inovasi dan langkah maju Pemprov NTT.

“Pak Gubernur NTT merupakan keempat yang melakukan penadantanganan perjanjian seperti ini. Ini terobosan yang sangat baik. Selamat atas perjanjian penandatangan ini,” katanya.

Astera Primanto Bhakti menyebut, langkah positif ini pihaknya juga akan mendorong dan memfasilitasi daerah-daerah lain agar bisa melakukan inovasi-inovasi serupa.

“Kami terus dorong dan fasilitasi daerah-daerah untuk lakukan inovasi-inovasi sehingga bisa jalankan program-program prioritasnya terutama di saat pandemi Covid-19 seperti ini,” sebutnya.

Menurut Astera, pandemi Covid-19 memiliki dampak yang luar biasa terhadap keuangan nasional maupun daerah. Secara nasional, APBD dari pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota turun sekitar 16,7 persen. Hampir sama dengan penurunan yang terjadi di NTT sekitar Rp 1,14 triliun. Begitupun dengan pertumbuhan ekonomi sesuai data BPS pada kuartal kedua mengalami depresi sebesar minus 5,32 persen.

“Karenanya perlu langkah-langkah inovatif agar program-program prioritas daerah tetap bisa dilaksanakan saat terjadi kekurangan keuangan akibat pandemi Covid-19 ini. Penggerak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masih dari sisi spending (pembelanjaan) baik itu dari Pempus maupun Pemda. Pinjaman seperti ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah-daerah agar bisa kembali positif di akhir kuartal ketiga,” ungkap Primanto.

Lebih lanjut, ia menjelaskan pinjaman daerah adalah program dari pemerintah pusat, Kemenkeu bekerja sama dengan Kemendagri dengan melakukan relaksasi-relaksasi dari segi prosedur, tata cara dan pengembaliannya. Presiden harapkan agar proses seperti ini tidak dilakukan bussines as usual atau cara-cara biasa tetapi harus extra ordinary atau cara luar biasa.

“Mohon nanti kalau pinjaman ini dicairkan oleh PT SMI agar segera dilakukan percepatan pelaksanaan program sesuai dengan tujuan pinjaman sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat banyak, secepatnya,” harap Primanto.

Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah (Bangda) Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemprov NTT karena berinisiasi dan berupaya untuk bangun NTT dengan tidak tergantung dana transfer (pusat). Tapi melalui upaya inovasi dengan pinjaman daerah.

“Dengan kondisi keterbatasan sumber pendapatan dari PAD maupun dari dana transefer, langkah inovatif seperti ini sangat diperlukan pemerintah daerah. Pembiayaan dari pinjaman ini untuk dorong program-program prioritas daerah. Tentu kewajiban dari Pemprov NTT untuk menyediakan penganggaran yang memadai di APBD selama tiga tahun ke depan berupa pokok pinjaman, bunga serta pembiyaan lainnya sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani,” papar Ardian.

Lebih lanjut Ardian meminta agar Pemprov NTT dapat mengelola pinjaman secara efisien, efektif, akuntabel, transparan, penuh kehati-hatian dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawabannya.

“Kami meminta agar pinjaman ini dimanfaatkan secara baik, dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi dan bebas dari konflik kepentingan dengan prinsip kehati-kehatian tanpa ada masalah. Sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di NTT khususnya di masa pandemi Covid-19 ini,” harap Adrian.

Ditemui di tempat yang sama, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Zacharias Moruk menjelaskan panjang ruas jalan Provinsi yang dikerjakan dengan biaya pinjaman dari PT SMI adalah sepanjang 189 kilometer.

Penandatanganan yang dilakukan secara virtual ini dilakukan masing-masing oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat di Kupang dan Direktur Utama PT SMI, Edwin Syahruzad di Jakarta.

Tampak hadir pada acara tersebut Sekretaris Daerah NTT Ben Polo Maing, Staf Khusus Gubernur, Prof. Daniel Kameo, Ph.D, Markus Hage, pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan undangan lainnya. (mg29/ito)

INFO GRAFIS

TENTANG PINJAMAN PT. SMI

* Merupakan pertama dilakukan di NTT

* Jumlahnya Rp 189,7 Miliar

* Dibagi dalam 16 paket

* Pertama untuk 7 ruas jalan: Rp 66 miliar

* Kedua untuk 9 ruas jalan: Rp 123,7 miliar

* Untuk pekerjaan jalan 189 Km

TENTANG JALAN PROVINSI DI NTT

* Total panjang 2.650 Km

* Rusak atau kurang mantap 906,12 km

* Kondisi layak 1.743,88 km

Sumber:

https://timorexpress.fajar.co.id/2020/08/06/1-km-jalan-provinsi-rp-1-miliar/