- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (19/5/2024) |
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo setuju
jika Presiden terpilih Prabowo Subianto memisahkan Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian
Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat. Ia beralasan, kebutuhan rumah
tinggal semakin meningkat setiap tahun. Baru sekitar 70 persen lebih penduduk
Indonesia yang memiliki rumah dengan hak milik. Sebanyak 36,8 persen dari
penduduk Indonesia tinggal di rumah yang tidak layak huni. "Makanya saya
setuju bahwa ke depan kalau memang ada rencana presiden terpilih hari ini Pak
Prabowo memisahkan Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan
Umumnya," kata Bambang di Gedung Nusantara V MPR/DPR RI, Jakarta Pusat,
Rabu (29/5/2024).
Bamsoet, sapaan akrabnya, menilai pemisahan
Kementerian PUPR akan membuat konsentrasi pemerintah tidak hanya terfokus pada
pekerjaan umum seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan termasuk
irigasi. Politikus Partai Golkar ini mengingatkan, pemerintah juga harus fokus
membangun perumahan rakyat karena ada kebutuhan 1,3 juta rumah per tahun.
Sedangkan, saat ini hanya ada sekitar 120.000 rumah yang dibangun setiap
tahunnya. "Saya mendukung pengesahan Kementerian Perumahan Rakyat dan
Kementerian Pekerjaan Umum, karena itu kebutuhan penting yang membutuhkan
konsentrasi, tidak seperti hari ini yang leading adalah pekerjaan umumnya. Itu
penting untuk mengurangi kekurangan pemenuhan backlog," ucap dia. Bamsoet
pun menekankan, UUD 1945 pasal 286 ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap orang
berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan
lingkungan yang baik dan sehat.
Menurut dia, hal itumenegaskan bahwa rumah atau
tempat tinggal adalah kebutuhan fundamental rakyat yang dijamin dan dilindungi
oleh konstitusi. Ia berpandangan, sebagai kebutuhan fundamental, tempat tinggal
telah menjadi hal yang harus terpenuhi, bahkan sudah sepatutnya menjadi hak
milik. Terlebih, kegiatan ekonomi dari pembangunan rumah juga akan turut
berputar. Tercatat, ada sekitar 187 industri yang akan terangkat, mulai dari
industri genteng, baja, dan turunannya.
"Kemudian pekerja-pekerja kita akan banyak
pekerjaan sehingga tidak perlu lagi ke luar, karena dalam negeri banyak
pekerjaan. Sekarang ke depan saya berharap pembangunan lebih banyak fokus dari
pengadaan perumahan rakyat," kata Bamsoet. Untuk diketahui, sebelum
pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian
Perumahan Rakyat merupakan dua kementerian berbeda yang berdiri sendiri. Namun,
Jokowi memutuskan untuk menggabung dua kementerian tersebut menjadi Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Sumber:
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Komentar
Posting Komentar