SELEKSI PENERIMAAN PPPK LINGKUP PEMPROV NTT T.A 2024

Gubernur NTT Viktor Laiskodat Sebut Dana Sebanyak Ini untuk Bangun Jalan ke Amfoang




Pemerintah Provinsi NTT sudah mengalokasikan anggaran senilai Rp 250 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan menuju wilayah Amfoang, Kabupaten Kupang.

"Ya, tahun 2019 kita mulai kerjakan. Kita alokasikan Rp 250 miliar. Kita harus bangun, itu tugas kita," kata Gubernur NTT, Viktor B Laiskodat saat ditemui seusai membuka kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas PLD di Hotel Sasando Kupang, Senin (8/10/2018).

Secara administratif, wilayah Amfoang terbagi atas enam kecamatan, yaitu Amfoang Selatan dengan ibu kota Lelogama, Amfoang Barat Laut (Manubelon), Amfoang Utara (Naikliu). Selain itu, Amfoang Barat Laut (Soliu), Amfoang Timur (Oepoli), dan Amfoang Tengah dengan ibu kota Fatumon.

Untuk mencapai wilayah kecamatan tersebut, tidak gampang. Harus melewati jalan yang buruk, kemudian naik turun gunung dengan melintasi lembah yang terjal. Selain itu, harus melewati puluhan sampai seratus anak sungai. Kondisi geografis demikian membuat Amfoang masih sangat tertinggal, terpencil dan terbelakang. Gerak pembangunan di wilayah Amfoang pun lambat.

Sebelumnya, Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi mengatakan, sudah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo bahwa NTT membutuhkan infrastruktur jalan, listrik dan air. Jokowi merespon dengan menginstruksi beberapa Menteri membantu NTT.

"Saya bilang Pak Presiden kami butuh sekali infrastruktur terlebih jalan, listrik dan air. Pak Viktor sudah mempromosikan Jala, jalan, listrik dan air. Kemarin Presiden langsung panggil beberapa menteri supaya bisa membantu NTT," ujar Josef seusai dilantik, awal September 2018 lalu.

Saat berada di Maumere, Kabupaten Sikka, Josef menegaskan akan menuntaskan jalan provinsi yang rusak dalam tiga tahun. Menurutnya, ruas jalan provinsi yang rusak sepanjang 1.600 km, ditaksasi menghabiskan anggaran Rp 4,5 miliar.
"Tidak ada lagi konsep tiap kabupaten dikerjakan 1-2 km per tahun. Tahun depan, kami selesaikan jalan Amfoang (Kabupaten Kupang). Tahun berikutnya jalan Elar (Manggarai Timur)," kata Josef saat mengunjungi Uskup Maumere, Mgr. Gerulfus Kherubim Parera, SVD, Sabtu (8/9/2018) siang.
Josef menyatakan tingkat kerusakan kecil diserahkan kepada pemerintah kabupaten untuk menyelesaikan. Ia menyebut ada skema PINA, KPPU, DAU, NSI dan DAK yang bisa dimanfaatkan menyelesaikan ruas jalan yang rusak.

DPRD Kabupaten Kupang mengapresiasi program Gubernur NTT, Viktor B. Laiskodat menyelesaikan permasalahan infrastruktur jalan nasional di wilayah Amfoang, Kabupaten Kupang. Apabila terealisasi, maka Amfoang tidak lagi terisolasi.
Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Yoseph Lede menyatakan salut atas gebrakan besar yang dilakukan Gubernur Viktor.

Prioritaskan penuntasan jalan nasional membuat masyarakat senang dan bahagia. Menurutnya, selama ini masalah utama yang dirasakan warga Amfoang soal jalan, di mana setiap tahun pengerjaannya hanya beberapa kilometer.

"Kami di lembaga dewan sangat dukung rencana penuntasan jalan poros tengah di Amfoang. Jalan itu tidak bisa hanya mengandalkan APBD, dan kalau Pak Gubernur sudah menyatakan bahwa akan menuntaskan persoalan ini dengan dukungan dana dari pusat tentu ini luar biasa," kata Yoseph, saat dihubungi Senin (8/10/2018).

Menurut dia, dampak ikutan dari pembuatan jalan ini tentu pada perekonomian warga. Warga bisa menjual hasil pertanian dan perkebunan dengan cepat tanpa melihat musim kemarau ataupun hujan karena akses jalan sudah bagus.

"Kita tentu harapkan dari tahun ke tahun pengaspalan jalan ke Amfoang jangan lagi cuma satu dua kilometer, tapi bisa lebih dari itu dan permanen. Ini saya kira mimpi warga selama ini sudah jadi kenyataan," ujarnya.

Anggota DPRD Kabupaten Kupang asal Amfoang, Daud Ulu menyampaikan terima kasih atas rencana Gubernur NTT untuk menyelesaikan infrastruktur jalan ke Amfoang.

Daud mengungkapkan, selama ini wilayah Amfoang betul-betul terisolasi, apalagi saat musim hujan tiba. Untuk itu, apa yang menjadi harapan warga selama ini agar jalan bisa diaspal segera terwujud.

"Kami sangat gembira dan berterima kasih buat Pak Gubernur. Ini sejalan dengan janji politik pada kampanye beberapa waktu lalu bahwa akan memperhatikan akses jalan di Amfoang kini mulai terjawab. Ini tentu sangat membantu warga dalam akses perekonomian," kata Daud.

Politisi PKPI ini berharap perbaikan jalan ke Amfoang segera tuntas, apalagi memiliki akses ke wilayah perbatasan dengan Timor Leste. Dengan memiliki jaringan yang cukup baik dengan pemerintah pusat, Daud menaruh harapan besar kepada Gubernur NTT agar persoalan jalan ini pasti akan tuntas selama masa kepemimpinannya lima tahun ke depan.

Anggota Komisi IV DPRD NTT, Jefri Un Banunaek mengatakan, Pemerintah Provinsi NTT diminta memrioritaskan pembangunan ruas jalan provinsi dari Kabupaten TTS -Kabupaten Kupang, tepatnya di perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Akses jalan ini dibuka agar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.

Menurut Jefri, ruas jalan menuju jalur perbatasan tepatnya di Amfoang Timur, Kabupaten Kupang masih sangat memprihatinkan. Karena itu, pemerintah harus memrioritaskan ruas jalan ini. "Memang status jalan dari SoE ke Amfoang Timur melalui Kapan-Oepoli adalah jalan provinsi sesuai SK Gubernur NTT Nomor 256/Kep/Hk/2017," katanya.

Politisi PKPI NTT ini merincikan, ruas jalan itu mulai dari SoE-Kapan, Jalan Gunung Mutis, Jalan Gunung Mollo, Kapan-Batas Kabupaten TTU, Simpang Niki-Niki-Oinlasi-Oinlasi-Anin-Boking.

Sedangkan dari ruas jalan yang bisa menghubungkan TTS-Amfoang Timur, Kabupaten Kupang bisa melalui Kapan-Nenas, Nenas -Sutual, Sutual-Noelelo.

"Jika ingin mendapatkan jalur yang dapat langsung membuka akses dari SoE-Amfoang Timur, maka bisa melalui ruas jalan provinsi, SoE-Kapan, Kapan-Nenas, Nenas-Sutual dan Jalaur Sutual-Noelelo. Totalnya sekitar 67.13 kilometer," ujarnya.

Dikatakannya, dengan membuka akses ini, masyarakat yang sebelumnya terkesan terisolasi di wilayah dekat perbatasan akan merasa terjangkau. "Wilayah ini ada potensi ekonomi, ada juga potensi wisata alam. Karena itu bagi saya, jika pemerintah memrioritaskan ruas jalan ini, maka akan berdampak pula bagi masyarakat setempat," imbuhnya.

Sumber:

Komentar

Posting Komentar